Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Raden Eddy Martadinata (REM)-331 dan Kapal Diraja Brunei (KDB) Daruttaqwa 09 dalam rangka Latihan Bersama (Latma) Helang Laut 18B/17 tiba di Dermaga Sabang Mawang, Ranai Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/11).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin masyarakat Indonesia, utamanya yang tinggal di wilayah pesisir untuk hidup “menghadap” laut. Untuk itu, ia meminta masyarakat menjadikan laut sebagai beranda rumah. Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat memunggungi laut, padahal sumber kehidupan mereka bergantung pada lautan. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog bersama nelayan pada rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (7/8).
Koarmabar mendukung upaya pemerintah dalam penegakan kedaulatan maritim NKRI. Salah satunya soal penamaan Laut Natuna Utara yang sempat direspons oleh pihak Beijing.
Sebagai bentuk dari sebuah penegasan kedaulatan, pihak negara Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman meluncurkan peta baru NKRI dan perubahan nama atas Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.
operasi patroli Bakamla RI menangkap lagi empat KIA Vietnam di Perairan Natuna melalui unsur KP Hiu-06 milik PSDKP-KKP yang dikomandani oleh Capt. Fauzi Nyinga Mura.
MNOL, Jakarta – Bertempat Di Gedung O.B Syaaf Markas Komando Armada Barat Jalan Gunung Sahari Raya No. 67, Jakarta Pusat,…
MNOL, Jakarta – Sestama Bakamla RI Laksda TNI Agus Setiadji, S.AP. menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengamanan Laut Pulau Nipa…
Dalam rapat terbatas kali ini, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk betul-betul mengembangkan sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau.
Natuna selama ini menjadi pusat perhatian dunia, khususnya Indonesia. Natuna menjadi titik sentral pertaruhan kedaulatan RI di mata dunia. Sejauh ini, pengawasan dan penegakan hukum di perairan Natuna terus ditingkatkan. Sestama Bakamla, tinjau langsung kesiapan seluruh teknologi dan alutsista pertahanan Indonesia di Kep. Natuna.
Pangarmabar menyatakan pengembangan di daerah rawan seperti di Natuna itu bukan hanya TNI AL saja melainkan TNI AD dan AU juga terlibat. Hal ini sesuai dengan konsep Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) yang sudah disusun oleh Mabes TNI beberapa tahun sebelumnya.
