Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbicara terkait penerapan asas cabotage di Indonesia. Menurutnya, penerapan asas cabotage ini penting untuk meningkatkan gairah industri pelayaran nasional kita.
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) berperan aktif memberikan masukan dan saran terhadap perkembangan hidrografi untuk mendukung keselamatan navigasi pelayaran. Melalui organisasi hidrografi Internasional dan regional, seorang Perwira TNI AL sebagai seorang hydrographer bisa memimpin dunia secara langsung, serta dapat mewujudkan angkatan laut kelas dunia (world class navy).
Pendidikan vokasi kelautan tengah menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman karena pengelolaan SDM kelautan merupakan salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Bahkan pasal 7 peraturan tersebut secara khusus memberikan tanggung jawab kepada Menko Kemaritiman untuk melaporkan pelaksanaannya secara terintegrasi kepada Presiden, setelah berkoordinasi dengan lintas Menteri Koordinator.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menerima dua laporan mengejutkan dalam kunjungannya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelayaran Katangka. Pertama, terus menurunnya jumlah siswa dan yang kedua, beberapa SMK di Makassar telah menutup bidang studi pelayarannya.
Menjelang persiapan mudik Lebaran tahun ini, Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut talah melaksanakan uji laik laut terhadap 1.342 unit kapal di seluruh Indonesia.
MNOL, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan peraturan tentang petunjuk kapal tradisional pengangkut penumpang untuk seluruh…
Saat ini para pengusaha maritim Indonesia mengenal adanya istilah red ocean strategy, atau strategi maritim yang berdarah-darah.
Kalau Terusan Kra dibangun yang jelas merugi adalah Singapura dan Malaysia, Indonesia memiliki banyak alternatif dalam menyiasati itu.
“ship to ship transfer” atau disingkat STS tidak boleh dilakukan sembarangan. Atau dengan kata lain harus sesai prosedur yang berlaku.
4.800 kapal angkut batu bara (tongkang) tidak dapat berlayar karena tak mendapat muatan barang ekspor untuk diangkut ke luar negeri.
