Published On: Thu, Sep 7th, 2017

Visi Poros Maritim Dunia dan Konsepsi Wawasan Nusantara

Ilustrasi

Oleh: Teddy Syamsuri*

MN – Penulis dalam menilai visi Poros Maritim Dunia (PMD) yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai angin segar di tengah kegersangan ide mengenai arah masa depan yang ingin dituju oleh Indonesia. Pasca dipimpin oleh Bung Karno senantiasa berorientasi pada daratan dan terus menerus memunggungi laut, selat dan teluknya selama ini.

Oleh karena itu, visi PMD telah memberi harapan dan optimisme yang lebih kuat sebagai sebuah pemikiran Presiden Jokowi yang mencakup tiga elemen dasar dari sebuah cita-cita nasional. Selain sebagai doktrin, visi ini juga sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dan cara atau strategi untuk mewujudkannya.

Melihat hal itu, visi PMD dapat dipahami dalam tiga makna, pertama, PMD dapat dilihat sebagai sebuah cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Pada konteks ini, gagasan PMD merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri bangsa Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity).

Kedua, PMD juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (a sense of common purpose). Sebagai doktrin, Presiden Jokowi terus mengajak bangsa Indonesia untuk melihat dirinya sebagai ”Poros Maritim Dunia, Kekuatan Di Antara Dua Samudra”. Sebab doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya tetap tergantung, dan pada saat yang bersamaan ikut mempengaruhi dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, bahkan dunia internasional.

Ketiga, visi PMD Presiden Jokowi tentunya tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Visi itu menjadi operasional ketika platform Presiden Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan. Misalnya, melaksanakan pembangunan ”Tol Laut” untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan industri perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim.

Hal ini jelas mencerminkan keseriusan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai PMD. Dengan kata lain, gagasan PMD juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Proses Perwujudan PMD 

Namun penting disadari, upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai PMD perlu proses dan waktu yang tidak singkat. Hanya saja kita tak boleh terpaku pada perbincangan mengenai cita-cita, tetapi sudah harus segera mulai bekerja membangun fondasi yang kuat bagi perwujudan cita-cita itu. Kerja untuk mewujudkan visi PMD perlu difokuskan setidaknya pada tiga strategi dasar.

Kesiapan sumber daya manusia (SDM), tentu SDM Pelaut Indonesia menjadi bagian terpenting dan potensial yang wajib dilibatkan. Hal ini perlu dimulai dengan melakukan ilmu pengetahuan tentang Konsepsi Wawasan Nusantara ke dalam proses pendidikan. Indonesia juga perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (Maritime Domain Awareness/MDA).

Selanjutnya, konsepsi Wawasan Nusantara dan MDA perlu ditopang oleh, dan dituangkan dalam determinasi untuk melakukan penguatan infrastruktur maritim. Fokus pada pembangunan infrastruktur ini sudah tertuang dalam rencana kerja agenda pembangunan Jokowi-JK. Tak hanya itu, pembangunan maritim perlu biaya yang besar, ketersediaan teknologi yang cukup, dan waktu yang panjang.

Sulit rasanya membayangkan semua itu dapat dilakukan oleh Indonesia secara mandiri. Karena itu, Indonesia perlu menyusun kerangka kerja sama kemitraan maritim multilateral untuk mewujudkan cita-cita dan pelaksanaan agenda pembangunan PMD ini. Misalnya, Indonesia dapat membentuk Indonesia Maritime Partnership Initiative (Prakarsa Kemitraan Maritim Indonesia) bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura.

Jika tantangan dalam menjalankan ketiga strategi itu tentunya tak mudah untuk diatasi. Namun, Indonesia tidak memiliki pilihan lain, kecuali segera mengambil dan memulai upaya untuk mengembalikan jati dirinya sebagai bangsa negara kepulauan, yang berada di antara dua samudra serta dua benua strategis sekaligus.

Oleh sebab itu, penulis sebagai Pelaut Senior telah berpartisipasi dan ikut mengawal visi PMD Presiden Jokowi yang berdasarkan panggilan lubuk hati terdalam sebagai bagian dari kewajiban dan tanggungjawab moral yang pernah bekerja sebagai SDM Pelaut Indonesia. Hanya saja kami berharap visi tersebut harus didekatkan dengan Konsepsi Wawasan Nusantara dan bukan oleh cara pandang dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) yang diambil dari cara pandang bangsa lain.

Wawasan Nusantara

Kedudukan Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional menurut hemat penulis adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa yang berkedudukan sebagai landasan idiil; UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional; Visi Nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional; Ketahanan Nasional sebagai konsepsi pertahanan dan keamanan negara yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional; serta GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.

Mengacu pada pendekatan sejarah dan latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya Konsepsi Wawasan Nusantara, yaitu bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh. Pasalnya, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa terjajah adalah penderitaaan, kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia dengan menggunakan politik devide et impera. Dengan adanya politik ini, orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah memang selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa.

Lalu jika kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, secara historis wilayah Indonesia adalah wialayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939, di mana laut territorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil, sedangkan yang ada di luar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, maka hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Ilustrasi Hukum Laut PBB (UNCLOS)

Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.

Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut territorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil melainkan selebar 12 mil, dan secara resmi menggantikan TZMKO 1939. Deklarasi Djuanda juga dikukuhkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang isinya perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia; laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut; dan perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Deklarasi Djuanda dan UNCLOS 

Jika keluarnya Deklarasi Djuanda yang melahirkan Konsepsi Wawasan Nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. Maka UU No.4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia pun diperbaharui dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Djuanda juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui perjuangan panjang sejak berlangsung 1973 yang pada akhirnya Konferensi PBB pada 30 April 1982 di Montego Bay Jamaica,  menerima The United Nation Convention On The Law Of the Sea atau UNCLOS 1982. UNCLOS itu sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan sejak 1958, karena dirasa perlu adanya penyempurnaan hingga akhirnya dilaksanakanlah  UNCLOS 1982 yang sudah diakui oleh lebih dari 150 negara termasuk Indonesia.

Berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut, Indonesia diakui dan ditetapkan sebagai negara dengan azas Negara Kepulauan (Archipelago State). Karena pada 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia mengeluarkan batas dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil setara dengan 370,4 km yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia dari pulau yang terluar dan diukur ketika air laut sedang mengalami masa surut. Maka ZEE Indonesia yang mempunyai sifat sangat penting menyangkut kepemilikan wilayah beserta dengan kekayaan yang berada di bawah wilayah tersebut, semakin memperluas wilayah yurisdiksi laut Indonesia tanpa ada batas wilayah laut lepas lagi.

Kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya berdasarkan UNCLOS 1982, kemudian memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Sehingga secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas total wilayah 7,9 juta kilometer persegi (km2), yang terdiri atas 1,9 juta km2 daratan dan 5,8 juta km2 lautan.

Ilustrasi

Angka yang telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara-negara di dunia semenjak dikemukakannya gagasan ZEE pada 21 Maret 1980 dan merupakan hak Indonesia atas kekayaan alam di dalamnya, hak menggunakan kebijakan hukumnya, hak kebebasan bernavigasi, hak terbang diatasnya, ataupun hak melakukan penanaman kabel atau pipa di dasar laut.

Dengan meratifikasi UNCLOS ke dalam UU No. 17 Tahun 1985, secara tidak langsung hal ini merupakan cara untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, mengingat Negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Sebenarnya  dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memiliki berbagai keuntungan terutama dalam segi sumber daya alam, Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam laut yang berada pada wilayah kedaulatan lautnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun tentu saja dengan tanggung jawab yang besar  pula.

Indonesia secara juridis formal pun sudah sangat kuat atas wilayah lautnya, tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus mampu menjaga laut dan kekayaannya, bukan hanya memanfaatkannya saja. Karena jika Indonesia tidak mampu menjaganya dengan baik maka negara asing akan semakin leluasa untuk mengambil alih kekayaan laut di wilayah Indonesia.

Untuk itulah visi Poros Maritim Dunia Presiden Jokowi tidak terlepas dari rentetan keberhasilan sejarah masa lalu yang telah digoreskan melalui Deklarasi Djuanda 1957, penetapan ZEE Indonesia pada 21 Maret 1980 dan Hukum Laut PBB III (UNCLOS) yang ditandatangani oleh 160 negara anggota pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan berlaku sejak 18 November 1994 setelah 60 negara meratifikasi termasuk Indonesia. Sebab itu, visi PMD seharusnya didekatkan dengan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga ada kekuatan spirit yang tidak ragu jika ada guncangan dari pengaruh globalisasi.

 

*Penulis adalah Aktivis 66, pendiri Komunitas Pelaut Senior

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com