Maritimnews, Jakarta – Pemerintah melalui Kemenko Maritim dan SD meluruskan polemik terkait status Blok Masela yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media. Tenaga Ahli Bidang Energi Kemenko Maritim dan SD, Dr. Haposan Napitupulu menerangkan bahwa bagi hasil Split Blok Masela adalah 60-40 atau 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk Kontraktor setelah dikurangi cost recovery.
Selanjutnya mengenai pembangunan jalur, Haposan mengutarakan akan dibangun skenario Kilang LNG Darat adalah dari Lapangan Abadi ke Pulau Selaru sepanjang 90 km. “Proyek ini bukan merupakan proyek pipa terbesar di Indonesia, karena sebelumnya juga pernah dibangun jalur pipa gas laut, masing-masing North Bali ke Gresik sepanjang 370 Km, Lapangan Kakap/Natuna ke Singapura sepanjang 500 Km, Lapangan Koridor Jambi ke Singapura sepanjang 248 Km, dan Lapangan Kepodang ke PLTU Tambaklorok di Semarang sepanjang 100 Km,” terangnya.
Masih kata Haposan, jenis pipa yang akan digunakan untuk transportasi gas di laut merupakan jenis pipa khusus yang dapat menahan tekanan di kedalaman air sekian ribu meter. “Karena posisinya dipasang atau digelar di dasar laut dengan kedalaman sekian ribu meter. Pipa yang khusus untuk dapat menahan tekanan di kedalaman, flexible untuk menahan arus dasar laut dan pergerakan dasar laut,” tambahnya.
Menurutnya, hal itu seperti yang disampaikan oleh Konsultan JG Kenney yang telah mlakukan studi jalur pipa atas permintaan kontraktor INPEX. “Sampai saat ini, jenis pipa dengan spesifikasi tersebut belum diproduksikan di Indonesia, artinya masih diimpor sebagaimana juga sebelumnya untuk beberapa jalur pipa gas seperti Natuna-Singapore, Kangean – Gresik, dan lain-lain,” jelas Haposan.
Sementara, mengacu kepada biaya LNG Laut di Prelude – Australia, Hopasan memperkirakan biaya pembangunan skenario Kilang LNG Laut sekitar US$ 23 – 26 milyar. Sedangkan perkiraan biaya Kilang LNG darat, mengacu kepada biaya pembangunan 16 Kilang LNG darat yang telah terbangun di Indonesia dan 1 Kilang LNG yang masih dalam tahap perencanaan Kilang LNG Tangguh Train 3.
“Diperkirakan mencapai US$ 16 milyar (termasuk biaya pembangunan jalur pipa laut us$ 1,2 milyar dan biaya pembangunan FPSO sekitar US$ 2 milyar). Sehingga, secara ke-ekonomian skenario LNG Laut lebih mahal, yang akan berakibat tingginya cost recovery atau semakin berkurangnya pendapatan bagian negara dibandingkan dengan Kilang LNG darat yang biayanya lebih murah,” bebernya.
Lebih lanjut, Haposan mengurai terkait tujuan investor membangun kilang LNG Laut bukan karena faktor pendapatannya tergerus, melainkan untuk mendapatkan cost recovery setinggi mungkin dengan beberapa alasan sebagai berikut:
1) Riset kilang LNG Laut dilakukan oleh Shell yang sekarang merupakan leading player di pembangunan LNG Laut, yang rencananya akan diimplementasikan untuk pertama kali di dunia di lapangan Prelude – Australia. Sehingga jika kilang LNG Laut akan diimplementasikan juga di Masela, maka proyek Masela akan menanggung biaya riset yang telah dikeluarkan oleh Shell.
2) Peralatan proses kilang LNG Laut hanya dibuat oleh Shell, sehingga “Refrigerant” -nya proyek kilang LNG Laut di Blok Masela sebagai komponen utama proses LNG hanya akan disuplai oleh Shell, tidak ada pilihan lain.
3) Dengan pemilihan kilang LNG Laut, harga gas sudah tidak ekonomis lagi bila digunakan sebagai bahan baku untuk industri petrokimia atau industri lainnya, karena LNG lebih mahal sebesar 5-6 $ (karena terdapat biaya proses regasifikasi) dibandingkan harga gas alam dari pipa. Sehingga LNG produk kilang LNG Laut akan “terpaksa” di ekspor, khususnya ke Jepang, dalam rangka mengamankan security of supply.
Pertimbangan persetujuan POD (Plan of Development-red) adalah perkiraan pendapatan bagian negara. Haposan menilai dengan lebih tingginya biaya kilang LNG Laut dibandingkan dengan skenario LNG Darat, tentunya bagian negara akan lebih besar dengan skenario LNG Darat dibandingkan dengan skenario LNG Laut.
Saat ini berkembang kabar, spekulan tanah dari Surabaya yang bekerjasama dengan oknum mantan pekerja SKK Migas telah “bermain” dengan telah menguasai tanah-tanah milik masyarakat di sekitar Saumlaki – Pulau Yamdena dengan asumsi pengembangan gas adalah LNG Laut dengan Logistic Shore Base akan dibangun di sekitar Saumlaki – Pulau Yamdena. “Kabarnya para spekulan tanah tersebut telah menawarkan kepada Kontraktor INPEX, bahwa tanah yang ditawarkannya tidak untuk dijual tapi hanya untuk disewakan.
Sementara itu, bila yang dipilih adalah skenario LNG Darat, hingga saat ini status kepemilikan tanah di sekitar pulau Selaru yang jarang penduduk sebagian besar masih berstatus tanah adat,” tandas Haposan.
Skenario Kilang LNG Darat
Haposan menjelaskan skenario kilang LNG Darat lebih menguntungkan karena biaya investasi dan biaya operasi yang lebih rendah daripada LNG Laut, Produksi gas yang dialirkan ke darat dapat diproses sebagai LNG dan sekaligud bahan baku untuk industri petrokimia (yang tidak akan terjadi jika dipilih LNG Laut)dan LNG dapat di supply ke pulau-pulau disekitar Maluku dan NTT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakan small carrier yang tidak dapat dilakukan jika Kilang LNG dibangun di laut.
Selain itu harga jual produksi gas lapangan Abadi tidak seluruhnya terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dunia, sebab gas yang dipakai untuk industri Petrokimia dijual dengan harga tetap dengan eskalasi tahunan.
“Ketika harga crude mencapai kurang dari US$ 30/bbl seperti saat ini, skenario LNG Laut akan menyebabkan hampir seluruh pendapatan negara tersedot untuk membayar cost recovery. Sedangkan dengan skenario LNG Darat, yang sebagian gas untuk petrokimia yang harga jual gasnya tidak diikat dengan harga crude, akan tetapi memberikan pendapatan yang stabil.
Di akhir penjelasannya, Haposan mengingatkan bahwa skenario LNG Darat dapat dikombinasikan dengan industri petrokimia, akan memberikan nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja yang jauh lebih tinggi daripada skenario LNG Laut. “Berdasarkan pengalaman di Australia, sebanyak 7000 lebih tenaga kerja akan sia-sia bila skenario yang dipilih adalah LNG Laut,” pungkasnya.
