IK2MI Dorong Kedaulatan di Laut Berbasis Perlindungan dan Keselamatan

MNOL, Jakarta – Institut Keamanan dan keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) melalui Fokus Grup Diskusi (FGD) yang digelarnya di Hotel Patra Jasa, Jakarta, (23/3/16) mendorong implementasi kebijakan pemerintah terkait keamanan dan kedaulatan di laut berbasis perlindungan dan keselamatan. Acara yang dibuka oleh Ketua IK2MI, Laksdya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo itu menghadirkan para pembicara dari TNI AL yang diwakili oleh Kadiskumal Laksma TNI Sapradono dan Direktur Penanganan Pelanggaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP RI, Fuad Himawan.

Dalam sambutannya, Didik menekankan agar jalannya FGD ini menghasilkan suatu rumusan masalah terkait bagaimana perlindungan terhadap para pengguna laut di yurisdiksi Indonesia. Termasuk dalam tinjauan aturan yang ada guna menyempurnakan kepada yang lebih baik.

“Oleh karena itu kami mengundang para pembicara-pembicara untuk memberikan pemaparannya yang nantinya ditanggapi oleh audiens guna menghasilkan suatu rumusan masalah yang baik,” kata Didik.

Latar belakang dari FGD yang bertajuk “Penguatan Penegakan Keamanan dan Kedaulatan Berbasis Perlindungan dan Keselamatan” itu dilatar belakangi oleh sektor kelautan Indonesia  yang memiliki banyak peluang untuk dibangun dan dikembangkan berdasarkan sektor masing-masing. Namun kondisi saat ini masih banyak celah terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga menimbulkan tingkat kerawanan dan ketidaknyamanan bagi para pengguna laut.

Misalnya, masalah nelayan yang kemudian terbesit pertanyaan nelayan mana yang mau dilindungi, kapan nelayan dilindungi, bagaimana cara melindungi nelayan, dan siapa yang harus melindungi nelayan. Sama halnya dengan sektor lainnya, dalam bicara perlindungan juga terlintas pertanyaan demikian.

Dalam pemaparannya dari sudut pandang peran dan fungsi TNI AL, Laksma TNI Supradono yang mewakili Asops Kasal Laksda TNI Arie Soedewo yang baru saja dilantik menjadi Kepala Bakamla mengungkapkan arti penting laut bagi bangsa Indonesia dan kaitannya dengan Trinitas Angkatan Laut.

“Keamanan di laut tidak hanya dalam masalah penegakan kedaulatan dan hukum, tetapi juga mengandung pemahaman bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan dan pemanfaatan laut,” ujar Pati TNI AL Bintang Satu tersebut.

Menurutnya, keamanan itu juga itu terkait saat laut bebas dari ancaman kekerasan, navigasi, sumber daya laut, dan pelanggaran hukum. Sehingga TNI AL berdasarkan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34/2004 tentang TNI menghendaki meningkatkan kemampuannya dalam penegakan hukum di laut, pengamanan pelayaran, perlindungan fasilitas dan Search and Resque (SAR).

Sementara itu, Fuad Himawan menerangkan visi KKP dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional dengan turunannya yakni untuk menciptakan kesejahteraan, kedaulatan dan keberlanjutan.

“Arah kebijakan KKP dalam 2015-2019 adalah implementasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) guna menegakkan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Fuad.

Lebih lanjut, dia menjelaskan cara-cara itu tertuang dalam penguatan kelembagaan, pemberian sanksi, penguatan sistem pengawasan terpadu, dan meningkatkan kerja sama KKP lintas instansi baik nasional, regional maupun internasional.

FGD yang dimoderatori oleh Laksma TNI (Purn) Sukemi itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mendapat antusias tinggi dari para tamu undangan. Dalam kesimpulannya, Ketua IK2MI menyatakan perlunya membangun ruang-ruang diskusi lebih lanjut sebagai upaya penyempurnaan dan tindak lanjut hasil FGD yang lebih spesifik kepada stakeholder terkait. (TAN)