Terkait Intervensi China dalam Penegakan Hukum di Laut, Ketua IK2MI: China tetap Salah!

MNOL, Jakarta – Ketua Institut Keamanan dan keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Laksdya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo mengungkapkan China tetap salah terkait intervensi penegakan hukum di laut Natuna oleh pemerintah Indonesia. Hal itu dia nyatakan di sela-sela Fokus Grup Diskusi (FGD) yang digelar IK2MI di Hotel Patra Jasa, Jakarta, (23/3/16).

Menurutnya, alasan China yang menyatakan wilayah itu sebagai Traditional Fishing Ground-nya tidak mendapat pengakuan di dalam hukum internasional. Padahal, China sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS 1982.

“Di dalam UNCLOS yang diakui adalah ZEE bukan Traditional Fishing Ground, jadi kita berada di pihak yang benar sementara China di pihak yang salah. Apa pun itu alasan China, dia tetap salah,” ujar mantan Kalakhar Bakorkamla tersebut.

IK2MI juga mangapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memprotes tindakan sepihak China itu yang dianggap menodai ketentuan hukum internasional serta keamanan kawasan.

Lebih lanjut, Didik menyatakan kapal negara tidak bisa diancam dengan kapal negara lain dalam bentuk apa pun. Kendati, dirinya mengingatkan bahwa yang melakukan tindakan itu bukan kapal Coast Guard, tetapi Kapal Pengawas Perikanannya.

“Karena negara kaya, kapalnya lebih besar dalam mengawasi eksplorasi sumber daya alam meskipun itu Kapal Pengawas Perikanan. Jadi tidak betul itu kalau di medsos ditulis itu kapal Coast Guard-nya China,” tambahnya.

Ketika disinggung insiden itu dengan keterkaitannya terhadap konflik Laut China Selatan, lulusan AAL tahun 1975 itu menilai baik disengaja atau tidak, China tengah menunjukan kepada dunia mengenai hegemoninya di beberapa wilayah yang diklaim masuk ke dalam peta teritorialnya.

“China sedang berusaha meyakinkan bangsa-bangsa di dunia bahwa China punya hak. Dia nyatakan itu karena saat ini ditopang oleh militer dan ekonominya yang kuat,” ulasnya.

Tingginya ancaman di daerah perbatasan yang berdampak pada kedaulatan NKRI membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan langkah. Sambung pria kelahiran Yogyakarta 62 tahun silam itu, setiap ancaman memiliki degree-nya masing-masing. “Yang pasti kita harus terus waspada,” tegasnya.

Agar tidak terjadi kejadian serupa di waktu yang akan datang, Didik kembali mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam visi poros maritim dunia terus dilaksanakan secara konsisten. Selebihnya, berhubung  di daerah rawan ancaman seperti Natuna, maka sudah sepatutnya stakeholder terkait mampu bekerja sama dan menghilangkan ego sektoralnya.

“Operasi itu kan dalam ruang dan waktu yang sama, jadi tidak perlu sendiri-sendiri. Kita harua bersama dalam konsentrasi kekuatan. Sepanjang koordinasinya bagus, saya yakin kemampuan stakeholder kita mampu mengatasi itu,” pungkasnya. (TAN)