Renungan Akhir Zaman: Apakah China Poros Maritim Dunia Sesungguhnya?

Maritimnews, Jakarta – Visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia jangan sampai menjadi kamuflase belaka. Pasalnya, ketika presiden luncurkan program ini di China akhir tahun 2014 lalu, berbagai bantuan dalam bentuk utang deras mengucur ke negeri ini. Alih-alih untuk membangun infrastruktur tol laut dan kereta api, utang ke anak cucu semakin bertambah.

Di sisi lain, China sendiri juga memiliki konsep maritime silkroad atau jalur sutera maritim yang meretas perjalanan panjang sejarah maritim negeri Tirai Bambu itu dalam belantika pelayaran internasional. Pelaut legendaris China, Laksamana Cheng Ho kembali didengungkan dan menjadi fokus kajian-kajian sejarawan dunia saat ini.

Tentunya, jangan sampai Indonesia masuk trapped demikian atau memang ada kesengajaan dari pemimpin kita untuk menjadikan wilayah NKRI ini bagian dari hegemoni negara beribukota Beijing tersebut. Letkol Laut (P) Salim dalam pemaparan kuliahnya di Dikreg-54 Seskoal telah mengingatkan tidak ada perbedaannya bila dulu kita membayar upeti karena takluk dari China dan sekarang kita dibangunkan infrastruktur.

Menurutnya, hal itu sama saja tak ubahnya sebagai daerah taklukan atau daerah (negara) bagian. Belum lagi ditambah masuknya berbondong-bondong pekerja asal negeri Mao Tse Tung itu ke Indonesia yang kian mengancam tenaga kerja Indonesia di tanah airnya sendiri. Beberapa cibiran pengguna sosmed mengekspos maraknya lulusan S2 di negeri kita yang mendaftar Ojek On Line, namun sebaliknya tenaga kerja China menempati pos-pos strategis dalam sendi perekonomian bangsa.

Tidak cukup sampai di situ, pemerintah baru-baru ini meresmikan Monumen Po An Tui di Taman Mini Indonesia Indah yang dianggap sebagai simbol pengkhianatan suatu Laskar beretnis Tionghoa pada masa kemerdekaan. Kendati Mendagri Tjahjo Kumolo berkilah tidak pernah meresmikan monumen itu melainkan Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC, atau lebih dikenal prasasti “Geger Pecinan”, deskripsi kasus 1740-1745 yang ditulis dalam buku “Geger Pecinan” karya Daradjadi.

Lagi-lagi dalam jagad medsos, pemerintah menjadi bulan-bulanan pengguna sosial media. Sampai ada beberapa dari mereka yang mencibir dengan menanyakan, kepada siapa presiden berpihak? Dan siapa sebenarnya presiden kita? Isu ini sempat mencuat menjelang Pilpres 2014.

Ternyata bukan hanya presiden saja yang menyongsong kejayaan China saat ini, para sineas film kita di tahun 2014-2015 turut menyambut momentum itu dengan mengeluarkan film ber-genre religi yang berjudul “Assalamualaikum Beijing dan Kukejar Cinta sampai Negeri China”. Alhasil gelombang Chinaisasi di negeri ini kian meningkat yang akhirnya mendorong pada isu rasisme. Terlebih lagi isu ini tambah mencuat menjelang Pilkada di suatu daerah. Ya, tentunya persis Peristiwa 1965/66 dan 1998.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab dalam artikel ini. Yang terpenting bagaimana kita sebagai bangsa mampu mengatasi setiap ancaman yang menghadang. Kemudian benar-benar mewujudkan poros maritim dunia dan menggaungkan Pancasila hingga ke penjuru dunia.

Berikutnya, dalam pembahasan potensi Samudera Hindia yang digelar oleh Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia–Australia (IKAHAN) beberapa hari lalu juga memprediksikan fokus ekspansi China dalam menguasai samudera yang berada di barat daya Indonesia tersebut. Hingga tahun 2050, memang China tengah mempersiapkan Blue Water Navy dalam mengawal jalur sutera maritim-nya. Sesuai dengan konsep AT Mahan yang menyatakan antara kekuatan maritim adalah perpaduan armada dagang dan armada niaga di samudera. Maka negara yang memiliki keunggulan tersebut akan menggenggam dunia.

Lalu, kembali lagi bagaimana dengan Indonesia? Sudah pasti, China dalam menyasar Samudera Hindia pasti akan melewati Indonesia. Yang boleh dibilang saat ini menjadi satu-satunya Negara ASEAN yang memiliki kedekatan mesra dengan China, meskipun masih malu-malu mengungkapkannya. Apakah benar, China merupakan poros maritim dunia yang sesungguhnya? Dan apakah benar Indonesia hanya sebagai bayang-bayang dari negara poros maritim dunia yang sejati itu?

Apakah sebagai negara mayoritas muslim terbesar kita juga menjunjung tinggi Sabda Rasulullah Saw, yang menyatakan “Belajarlah hingga negeri Cina”. Atau apakah kita meneruskan cita-cita Bung Karno yang rela keluar dari PBB pada tahun 1965 demi memperjuangkan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) sebagai anggota Dewan Keamanan PBB saat itu?

Entah, banyak persoalan yang belum terjawab saat ini. Marilah berfikir dan beranalisa mengurai benang kusut akhir zaman saat ini. Akhir kata, berpegang teguh lah pada prinsip-prinsip kebangsaan kita, Insya Allah akan menemukan jawaban pada kerumitan sistem global saat ini. (TAN)