Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti (tengah) lebih banyak mendapat dukungan publik karena nasionalisme
MNOL, Jakarta – Perdebatan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menko Maritim Luhut B Panjaitan soal investasi asing di sektor perikanan tangkap kian meluas. Pro dan kontra di beberapa kalangan pun tak bisa dihindari. Namun atas dasar nasionalisme, Menteri Susi lebih mendapat dukungan ketimbang Menko Luhut.
Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean dalam tulisannya mengungkapkan ancaman mundur Menteri Susi bila investasi asing untuk perikanan tangkap dibuka merupakan perang nasionalisme dalam Kabinet Jokowi-JK. Menurutnya, pernyataan Menteri Susi untuk mundur tersebut menunjukkan kekesalan luar biasa dari dari seorang menteri yang selama ini mencoba menasionalisasi lautan kita.
“Susi terkenal berani meski dengan segala perdebatan di tengah publik tentang prestasi Susi. Tetapi apapun itu, Susi sudah menunjukkan nasionalisme tinggi dan keberpihakan pada bangsa yang patut diacungi jempol,” ungkap Ferdinand.
Pergantian Menko Kemaritiman dari Rizal Ramli ke Luhut Panjaitan menjadi polemik yang luar biasa di mata publik. Pasalnya, Purnawirawan TNI AD itu mengusulkan untuk membuka industri penangkapan ikan kepada pihak asing. Entah apapun alasannya, hal tersebut sangat tidak menunjukkan keberpihakan pada bangsa atau minus nasionalisme.
“Upaya merevisi Perpres 44 Tahun 2016 yang diusulkan oleh Luhut menjadi kontroversi di tengah sidang kabinet dan menjadi peperangan nasionalisme antar menteri. Sepertinya Menko Maritim merasa lebih mampu mendatangkan devisa dengan membuka industri penangkapan ikan ke pihak asing,” tandasnya.
Lanjut Ferdinand, hal itu sama saja bermimpi di tengah siang hari bolong atau suatu kebijakan yang penuh dengan halusinasi. Sama halnya dengan tax amnesty yang alasannya untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.
“Publik harus mendukung langkah Susi yang mengeluarkan kebijakan bahwa industri penangkapan ikan hanya untuk bangsa dan bukan untuk asing, sehingga kekayaan laut kita benar-benar dinikmati oleh bangsa Indonesia dan bukan oleh asing,” tegasnya.
“Selamat berjuang Bu Susi, jangan pernah takut melakukan yang benar dan jadilah melati pelindung bangsa,” tambahnya.
Senada dengan Ferdinand, Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri menyatakan dukungannya kepada langkah Menteri Susi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia, salah satunya dengan menutup investasi asing di sektor perikanan tangkap.
“Sudah saatnya kekayaan laut kita dikelola oleh kita sendiri tinggal sekarang Bu Susi memikirkan infrastruktur yang akan digunakan oleh nelayan kita dalam memanfaatkan kekayaan itu,” ulas Ahlan.
Lebih lanjut, lulusan Perkapalan Undip ini menghimbau agar Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) konsisten dalam pembangunan kapal ikan untuk nelayan. Karena menurutnya, kapal ikan merupakan variable terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Bagaimana nelayan mau melaut dan mendapat hasil yang banyak kalau mereka tidak punya kapal. Atau kapal yang ada tidak memenuhi kelaikan laut sehingga dapat mengancam jiwa mereka saat melaut,” pungkasnya. (Tan)
Jakarta (Maritimnews) - Keluarga Besar Federasi Serikat Pekerja (FSP BUMN Bersatu) berdukacita atas kejadian tabrakan…
Jakarta (Maritimnews) - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada…
Makassar (Maritimnews) - Peluang kolaborasi internasional di sektor kepelabuhanan dan kawasan industri semakin terbuka setelah…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkuat sinergi…
Bandar Lampung (Maritimnews) - IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) area Panjang berhasil menjaga produktivitas…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) konsisten…