Indonesia Membutuhkan Terobosan Kebijakan Keamanan Maritim

Jakarta- Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) memandang perlunya perumusan terhadap kebijakan keamanan maritim untuk menyukseskan perjuangan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pernyataan tersebut dirumuskan dalam acara diskusi publik mengenai “Kontruksi Penegakan Hukum dan Keamanan di Laut Siapa yang bertanggungjawab dalam Rangka Kedaulatan di NKRI” yang diselengarakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta (4/10).

Hadir dalam acara tersebut Laksamana TNI (Purn) DR Marsetio dan Budi Halim Sekjen INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) sebagai pembicara dihadapan perwakilan instansi pemerintah yang terkait dengan keamanan maritim.

Marsetio menyatakan dibutuhkan suatu terobosan dalam sistem keamanan laut untuk mensinergikan segala kemampuan yang dimiliki oleh seluruh instansi yang terkait mengingat banyaknya instansi yang berwenang dalam hal pengamanan wilayah laut Indonesia dengan peraturan perundangan masing-masing.

Untuk diketahui saat ini Indonesia memiliki 13 instansi yang terlibat dalam pengamanan wilayah laut diantaranya Kementerian Koordinator bidang Maritim, Kementerian Pertahanan, TNI AL, Polri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung.

Hal senada juga disampaikan Budi Halim bahwa dibutuhkan kerjasama dan sinergisitas antar instansi untuk pengamanan wilayah laut agar kepentingan ekonomi dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga aktifitas pengusaha dapat optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.