Menhub Terkesan Melegalisasi Pungli dengan Mengaktifkan Jembatan Timbang

MNOL, Surabaya – Setelah komplain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono karena kondisi jalan di Pantai Utara (Pantura) yang rusak parah akibat pelanggaran tonase truk, ditindaklanjuti oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan rencana mengaktifkan kembali fungsi jembatan timbang di beberapa titik.

Menurut pengusaha pelayaran Lukman Ladjoni, aktivasi kembali jembatan timbang di Pantura tidak efektif dan terkesan melegalisasi pungutan liar (pungli). Selama ini keberadaan jembatan timbang kerap menjadi rahasia umum sebagai ajang pungli. “Melakukan pengawasan kelebihan bobot truk pada jembatan timbang selama 24 jam dengan ribuan truk yang melintas setiap harinya akan tidak efektif,” ujarnya di Surabaya kepada Maritimnews, Selasa (28/2).

Lukman mengkritisi Menteri Perhubungan sekaligus memberi solusi, bahwa keunggulan menggunakan moda angkutan laut kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) dibanding jembatan timbang adalah efisinsi waktu dan biaya. “Seharusnya Menteri Perhubungan menerbitkan peraturan atau keputusan Dirjen Hubdar yang mengharuskan truk berbobot 10 ton keatas menggunakan kapal Ro-Ro. Gagasan saya di tahun 2010 yang populer disebut tol laut mengharapkan truk-truk trailer menggunakan kapal Ro-Ro untuk lintasan Jakarta – Surabaya – Jakarta,” paparnya.

Intinya, dengan mengoperasikan kapal Ro-Ro lintasan Jakarta – Semarang – Surabaya untuk mengangkut truk-truk trailer/bobot 10 ton keatas dapat mengurangi beban jalan di jalur Pantura agar tidak cepat rusak, serta dari sisi keselamatan lebih terjamin. “Kedepan Pemerintah tak perlu lagi frustasi karena cost jalan pantura sangat besar,” imbuh Lukman.

Selain itu, tambah Lukman Ladjoni, perlu tidaknya penerapan subsidi bagi angkutan kapal Ro-Ro sepenuhnya menjadi kebijaksanaan Pemerintah. “Subsidinya bisa saja dari pihak Pelindo selaku BUMN dalam hal ini pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak dengan membebaskan biaya kepelabuhanan. Apabila mengacu pada visi dan misi BUMN sebagai stabilisator harga dan service oriented, sepatutnya ikut meringankan beban masyarakat, bukan semata provit oriented,” pungkasnya. (Bayu/MN)