Kekayaan Laut Melimpah, Masyarakat Pesisir masih Merana

MNOL, Jakarta – Indonesia dengan lautanya yang mencakup 2/3 dari luas wilayahnya juga dilimpahi dengan kekayaan sumber daya alamnya. Namun ironis, kekayaan alam yang melimpah itu masih belum dinikmati oleh masyarakat pesisirnya.

Berdasarkan hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2002, potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun.

Jumlah itu diperkirakan terus meningkat hingga 10 tahun terakhir. Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, jika dinominalkan kekayaan itu mencapai sekita USD 1,2 triliun per tahunnya. Atau jumlah itu setara dengan besaran sekitar 3 hingga 4 kali APBN Indonesia per tahunnya.

Akan tetapi jika melihat kondisi masyarakat pesisir Indonesia dengan besaran itu bak langit dan bumi perbedaannya. Masyarakat pesisir Indonesia saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

“Potensi perikanan tangkap di Indonesia yang sangat melimpah, tetapi sampai saat ini masih belum mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat kecil terutama nelayan tradisional,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, melalui siaran persnya yang diterima redaksi, (8/3).

Ia mengatakan sampai saat ini pengelolaan sumber daya perikanan nasional belum memberikan keadilan dan kemakmuran baik masyarakat pesisir. Di mana sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan tradisional, perempuan nelayan, petani tambak garam, serta pelestari ekosistem pesisir.

Menurutnya, belum terpenuhinya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat pesisir, terlihat dari penguasaan alat-alat produksi yang masih minim dan belum merata. Selain itu, masyarakat pesisir masih ditempatkan sebagai buruh atau hanya pada urusan produksi, namun tidak didorong untuk menguasai sektor pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

“Lagi-lagi manfaat kenaikan produksi perikanan nasional tidak memberikan dampak apa pun bagi masyarakat pesisir, karena antara hulu dan hilirnya tidak nyambung satu sama lainnya,” bebernya.

Abdul Halim mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menggunakan alokasi anggaran yang dimiliki guna menyambungkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, di tingkat masyarakat pesisir.

“Ini untuk mengatasi persoalan yang dihadapi nelayan seputar permodalan, penguasaan alat produksi perikanan, maupun lahan yang sering menjadi kendala nelayan,” kata dia.

Soal zonasi ruang pesisir, juga menjadi sorotannya sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir. Peraturan Daerah yang mengatur zonasi ruang pesisir sebaliknya justru jangan membuat masyarakat pesisir tertindas.

“Pemerintah harus memastikan penyusunan Peraturan Daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hajat hidup orang banyak harus jadi prioritas utama daripada sektor swasta,” pungkasnya.

(Adit/MN)