Sebut Lindungi Nelayan dalam Debat, KNTI: Ahok sedang Berhalusinasi

MNOL, Jakarta – Dalam acara debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di Bidakara, Jakarta tadi malam, (12/4), isu nelayan menjadi topik bahasan yang santer diperdebatkan antara dua paslon baik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Dalam sesi menjawab pertanyaan komunitas nelayan, Paslon nomor urut 2 Ahok dan Djarot menyebutkan selama kepemimpinannya telah peduli dan mensejahterakan nelayan. Tak tanggung-tanggung, pria asal Belitung itu menganggap dirinya selama ini telah melindungi kepentingan nelayan.

Praktis, ucapan Gubernur Petahana itu mendapat respons dari berbagai kalangan, salah satunya dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurut ketua umumnya, Marthin Hadiwinata, Ahok sedang berhalusinasi soal itu.

“Sebagai Petahana, Ahok tidak pernah melakukan sedikitpun upaya melindungi nelayan, yang ada malah nelayan akan dibuat kesulitan karena perizinan reklamasi terbit tanpa ada partisipasi nelayan,” kata Marthin melalui siaran persnya yang diterima redaksi di Jakarta (13/4)

Sambung Marthin, Ahok berhalusinasi dengan mengatakan kalau ada hak nelayan tinggal di pulau-pulau reklamasi. Tegasnya, pulau reklamasi ditujukan untuk pengembang, itu bisa dilihat dari izin reklamasi yang dibuat dengan peruntukan 5% bagi Pemprov.

Sedangkan pihaknya merespons positif jawaban Anies terkait statistik Jakarta yang menghilangkan pekerjaan nelayan di Jakarta. Realitas di lapangan nelayan mengalami penyingkiran sistematik dengan cara menghilangkan profesi nelayan dalam statistik bahkan dalam pengurusan pembaharuan KTP.

“Itu (jawaban Anies-red) patut diapresiasi, karena berdasarkan pengakuan komunitas nelayan, para nelayan tidak bisa mengajukan profesinya sebagai identitas pekerjaannya.

Kendati demikian KNTI tetap menyayangkan, kedua Paslon tidak menyebut bagaimana upaya memperbaiki ekosistem pesisir Teluk Jakarta.

Selama ini masalah pencemaran akibat 13 sungai tidak pernah diperhatikan Pemerintah Jakarta juga pemerintah Pusat.

“Kematian ikan massal terus menerus terjadi pada 2 tahun terakhir  akibat menurunnya kualitas lingkungan pesisir karena hilangnya mangrove akibat reklamasi,” bebernya.

Mengenai penurunan muka tanah sangat jelas disebabkan oleh pengambilan air tanah berlebih dan beban pembangunan yang melampaui kapasitasnya dan akhirnya terjadilah penurunan muka tanah (amblesan tanah).

Sementara Marthin memandang bahwa Ahok tidak pernah tegas untuk menghentikan perbaikan pelayanan air bersih dan perpipaan dengan menghentikan privatisasi air.

Di sisi lain Wakil Gubernur dari Paslon Nomor 3, Sandiaga Uno juga diduga memiliki kaitan dengan saham salah satu perusahaan swasta yang bisa jadi menjadi konflik kepentingan jika kelak terpilih.

“Kami masih kurang puas dengan jawaban kedua paslon soal pembenahan tata ruang dan lingkungan Jakarta,” pungkasnya.

(Adit/MN)