Categories: HLKKPNelayanTerbaru

Menteri Susi: Koordinator Demo Nelayan adalah Juragan Cantrang

Menteri KP Susi Pudjiastuti menanggapi aksi nelayan 11 Juli 2017 mendatang

MN, Jakarta – Adanya aksi nelayan pada 11 Juli 2017 mendatang di Istana Negara yang menuntut kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal pelarangan cantrang ditanggapi dingin oleh Menteri Susi. Dalam sebuah diskusi di grup Whatsapp Forum Maritime Society, Menteri Susi menyatakan para koordinator demonstrasi nelayan adalah juragan cantrang yang terganggu karena kebijakannya.

“Menurut informasi, para koordinator tersebut adalah para juragan cantrang di daerah masing-masing. Kalau bgitu kenapa mereka-mereka ini selama ini tidak dipidanakan? Ya kan jelas kalau cantrang itu dilarang apalagi menjadi juragan cantrangnya. Akibat dibiarkan ya, ini terus-terusan memprovokasi dan membuat gaduh untuk menolak aturan yang dibuat KKP,” ujar Susi beberapa waktu lalu setelah menanggapi pertanyaan para anggota grup mengenai aksi nelayan tersebut.

Dikabarkan nelayan dari berbagai daerah akan berkumpul di Jakarta untuk aksi di depan Istana Negara. Bahkan tuntutan itu pun mengarah supaya Susi Pudjiastuti juga masuk daftar salah satu menteri yang harus di-reshuffle oleh Presiden.

Susi pun membahas kenapa kebijakan pelarangan cantrang ditetapkan olehnya. Karena alat ini selain merusak lingkungan juga biasa digunakan oleh nelayan asing yang menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia.

Sambung Susi, kelompok nelayan yang demo ini adalah kelompok yang membela nelayan asing yang ‘mengobok-ngobok’ laut Indonesia dengan trawl dan alat serupa. Ia mengambil contoh kasus di perairan Bangka Belitung yang dianggap sebagai tempat hilir mudiknya nelayan asing dari Vietnam dan Thailand secara illegal.

“Nelayan asing masuk ke perairan Indonesia hingga ke pulau-pulau kecil dan di bawah lima mil laut Kepulauan Babel 65.301 Km2 yang tahun 1990-an mereka bermarkas di Pulau Tujuh sehingga penduduk Pulau Tujuh yang berasal dari Bangka terusir bahkan ada Anggota Polair tewas dibunuh nelayan asing,” beber Susi.

Lebih lanjut wanita asal Pangandaran ini mengimbau seharusnya diselidiki aliran dana demo supaya terang benderang mana ‘Pahlawan’ dan mana ‘Bandit’ yang selama ini menghancukan laut Indonesia dan menyengsarakan nelayan kecil.

“Saya yakin akan apa yang saya lakukan demi banyaknya ikan untuk pengusaha dan nelayan Indonesia. Dan untuk menjaganya, saya buat aturan yang memastikan itu agar banyak ikan dan tetap ada terus menerus. Itu tugas saya yang utama. Jabatan yang saya sandang untuk melakukan kewenangan tugas saya,” tegasnya.

Selain itu, Susi juga menyebut  kapal-kapal cantrang besar eks asing yang dulu ada lebih dari 1000 unit kini marak diperjual belikan oleh agen di Indonesia. Dan parahnya lagi, ribuan yang berizin itu di-duplikat-kan lagi di laut.

“Tidak mungkin saya mengijinkan mereka kembali melaut dan di negara mereka juga sudah tidak boleh,” pungkas Susi.

 

(Adit/MN)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

PTP Nonpetikemas Dorong Peningkatan Kompetensi TKBM di Pelabuhan Panjang

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…

3 days ago

DANANTARA dan Tugas Sejarah Transformasi Ekonomi Nasional Bagi Keadilan Sosial Rakyat

Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…

5 days ago

Uji Emisi di Tanjung Priok, Pelindo Ajak Ekosistem Pelabuhan Jaga Lingkungan

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…

2 weeks ago

Sosialisasi Perkuat Ekosistem Vendor Pelindo Regional 4

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…

2 weeks ago

Semester I 2026, Arus Barang PMT Tumbuh 10,85 persen

Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…

2 weeks ago

FSP BUMN Bersatu Dukung RUU Ketenagakerjaan, Adaptif Dengan Perubahan Ekosistem Berusaha

Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…

2 weeks ago