Berikut Resolusi MARIN Nusantara untuk Optimalkan Tol Laut
Ilustrasi Implementasi Tol Laut
MN, Jakarta – Berjalannya 3 tahun visi Poros Maritim Dunia yang di dalamnya tertuang program Tol Laut untuk memperlancar konektivitas antar pulau masih banyak menemui kendala. Maritim Reseacrh Instittute (MARIN) Nusantara suatu institusi yang pertama kali melakukan riset terhadap implementasi Tol Laut membeberkan kendala-kendala tersebut.
“Implementasi Tol Laut yang berdampak pada turunnya harga kebutuhan pokok itu bukan hanya tugas Kementerian Perhubungan saja tetapi Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah setempat juga punya kewajiban untuk menekan disparitas,” ujar Direktur MARIN Nusantara Makbul Muhammad dalam pemaparannya di Graha Pena 98, Jakarta Selatan, (20/2).
Di hadapan awak media, Makbul menyampaikan hasil risetnya terhitung dari awal tahun 2017. Ia pun secara blak-blakan membuka lapaoran risetnya selama di lapangan.
Tak tanggung-tanggung ia menyebut masih banyak oknum swasta yang menunggangi program luhur ini untuk kepentingan sendiri. Di lain sisi, pemerintah daerah juga masih kurang tanggap dengan adanya visi ini. Buktinya, masih banyak kapal Tol Laut yang kembali ke pulau Jawa tanpa muatan.
Berkenaan dengan hal tersebut, lembaga yang berdiri pada tahun 2014 ini memberikan resolusi untuk optimalisasi dalam pelaksanaan program Tol Laut.
“Penguatan program ‘Rumah Kita’ di setiap daerah untuk memaksimalkan hilirisasi logistik program tol laut merupakan resolusi dari kami untuk mengoptimalisasi program ini agar kapal-kapal Tol Laut kembali tidak kosong muatan,” tandasnya.
Program Rumah Kita merupakan program Kementerian BUMN bersama Kementerian Perdagangan yang melibatkan seleuruh BUMN dan pelaku usaha yang ada di daerah untuk menciptakan peningkatan kwalitas dan kwantitas komoditi di daerah tersebut.
Tak hanya itu, MARIN Nusantara juga mengimbau agar pemerintah memberikan batasan kuota kontainer kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli. Pasalnya, saat ini masih ada oknum ekspedisi yang melakukan monopoli kontainer untuk mengeruk keuntungan yang berlebih.
“Selain itu, operator kapal harus memperketat pengawasan stuffung kontainer agar tidak terjadi manipulasi data manifest. Karena masih ada yang mengankut TV dalam daftar manifest-nya, padahal sesuai Kepres, Tol Laut hanya diperuntukan untuk kebutuhan pokok saja,” tandasnya lagi.
Selanjutnya, sambung Makbul, pemerintah perlu melengkapi fasilitas pelabuhan untuk memperlancar aktivitas bongkar muat. Begitu juga dengan Kementerian Perdagangan yang perlu memaksimalkan pengendalian harga barang-barang yang dimuat oleh kapal Tol Laut.
“Maka dari itu kami meminta Presiden untuk menginisiasi Satuan Kerja (satker) guna memperkuat sinergitas pelaksanaan program Tol Laut dari hulu sampai ke hilir,” imbuh dia.
Lebih lanjut, lulusan S2 Prodi Keamanan Maritim Unhan ini menyatakan khusus untuk muatan balik, Pemerintah Pusat (kementerian terkait) perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan pengembangan komoditas lokal.
“Ini biar subsisdi negara yang menunjukkan hadirnya negara dalam menekan disparitas tidak sia-sia,” pungkasnya.
