Categories: HankamHLTerbaru

Peredaran Narkoba, Bentuk ‘Government Crime’ dalam Negara Poros Maritim

Barang bukti narkoba yang disita pemerintah

MN, Jakarta – Maraknya peredaran narkoba di Indonesia menjadi sorotan publik yang taka da henti-hentinya. Pasalnya, hal ini menyangkut keselamatan bangsa terutama generasi mudanya. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia terasa hambar ketika berton-ton narkoba masuk lewat laut.

Dalam pembahasan RUU Narkotika oleh Baleg DPR RI kemarin, dibahas masalah peredaran narkoba termasuk bagian dari government crime. Masuknya 250 ton yang dicatat oleh DPR di Kepulauan Riau, tidak mungkin tanpa melibatkan ‘backing’ orang kuat di belakangnya.

“Ini merupakan government crime karena sudah melibatkan banyak aktor dalam peredarannya. BNN dan Kepolisian harus bisa ungkap semuanya,’ ujar Anggota DPR RI Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk saar Rapat Panja dengan BPHN dan BNN, di Gedung DPR, Jakarta,” (8/3).

Government Crime merupakan bentuk kejahatan yang sistematis dan melembaga serta melibatkan unsur-unsur pemerintahan. Kejahatan jenis ini tidak bisa ditangani secara biasa melainkan lewat kekuatan dan keberanian yang besar pula.

Ia mengaku pernah berinteraksi langsung dengan pengedar yang tertangkap. Dengan tenang si pengedar mengucapkan “nanti ada yang backing saya”. Sontak hal itu membuat miris hatinya ketika ada pengedar yang telah membunuh ribuan anak bangsa ini berbicara seperti itu.

“Ini tidak bisa dibiarkan, hukuman berat harus diberikan kepada mereka termasuk aktor-aktor government yang terlibat di belakang peredaran narkoba ini,” tandasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andriyani Sanusi juga menyikapi hal yang sama. Menurutnya,peredaran narkoba dalam skala besar tidak bisa terlepas dari peran penyelenggara negara. Besar kemungkinannya, pemerintah juga bermain dalam proses penghancuran generasi bangsa ini.

“Orang bijak pasti bisa menilai negara mana yang sengaja menghancurkan generasi Indonesia dengan memasukan Norkotika agar penerus ini Bangsa terlena dengan mimpi dan angan-angan yang indah. Sedangkan mereka ingin kuasai Negara melalui jalur Politik, sementara orang baik tidak mau berpolitik maka orang busuk yang punya kepentingan rakus yang akan mengisinya,” tegas Andry di Jakarat, (9/3).

Cara asing menguasai Indonesia ialah dengan menguasai sistem perpolitikan dan perekonomian bangsa, kemudian hancurkan generasi mudanya, salah satunya lewat narkoba.

Andry beranggapan dengan memasuki ranah politik, penyelamatan bangsa ini bisa dilakukan. Setidaknya bisa mengimbangi kebijakan yang kontra rakyat

“Ingat, kita melawan musuh bukan dengan kokang senjata lagi, tapi menggunakan akal dan pikiran yang membangun. Sadar tidak sadar jika dibiarkan maka kita akan menjadi penonton di Negeri sendiri,” tegasnya lagi.

Ia yang kini menjadi Ketua Umum Maritim Berkarya, salah satu sayap Partai Berkarya yang bergerak di bidang kemaritiman, tak hentinya mengajak pelaut Indonesia untuk melek ‘politik’. Hal itu agar bisa memperjuangkan nasib pelaut lewat kebijakan.

“Hancur negara ini kalau dikuasai oleh para pengkhianat,” tutupnya.

 

(Anug/MN)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Uji Emisi di Tanjung Priok, Pelindo Ajak Ekosistem Pelabuhan Jaga Lingkungan

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…

3 days ago

Sosialisasi Perkuat Ekosistem Vendor Pelindo Regional 4

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…

3 days ago

Semester I 2026, Arus Barang PMT Tumbuh 10,85 persen

Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…

4 days ago

FSP BUMN Bersatu Dukung RUU Ketenagakerjaan, Adaptif Dengan Perubahan Ekosistem Berusaha

Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…

4 days ago

Aksi Damai Aliansi Pekerja Tanjung Perak di depan Pengadilan Tipikor Surabaya

Surabaya (Maritimnews) - Aliansi Serikat Pekerja Tanjung Perak menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan terhadap…

4 days ago

FSP BUMN Bersatu Memohon Putusan Bebas Murni Bagi 6 Karyawan PT APBS Pelindo

Jakarta (Maritimnews) – Enam terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran yang berkaitan dengan…

5 days ago