Solusi Keterbatasan Wewenang Kemenhub, MARIN Nusantara Wacanakan Presiden Inisiasi Satgas Tol Laut

Direktur Maritime Research Institute, Makbul Muhammad

MN, Jakarta – Kementerian Perhubungan yang menjadi pelaksana program tol laut pemerintah, mempunyai keterbatasan tugas dan wewenang dalam melaksanakan program tol laut dari hulu sampai ke hilir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Senin (5/3).

“Tugas Kemenhub tersebut terbatas hanya pada saat di pelabuhan berangkat, kapal, pelabuhan tujuan, subsidi, dan penetapan rute,” ujarnya.

Makbul juga mengingatkan bahwa sebelum barang-barang naik ke kapal dari pelabuhan berangkat, merupakan tanggung jawab kementerian perdagangan. Setelah barang sampai ke pelabuhan tujuan untuk didistribusikan di pasar, juga merupakan wewenang kementerian perdagangan dalam hal mengontrol pasar dan harga.

Lebih lanjut Makbul menjelaskan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk muatan balik, karena harapannya akan ada komoditas-komoditas lokal (pertanian dan kelautan) yang diangkut. Terkait hal tersebut, maka perlu peran aktif dari kementerian pertanian, kementerian kelalutan dan perikanan, pemerintah daerah, dan para pengusaha dalam hal mengakselerasi pengembangan komoditas lokal tersebut untuk dapat dijadikan muatan balik.

“Untuk mensinergikan semua pihak, maka perlu dibentuk Satgas Tol Laut. Urgensi Satgas ini adalah untuk mempermudah distribusi kebijakan dan kordinasi pada level kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan rangkaian kerja suksesi tol laut,” tukasnya.

Ia pun berharap dengan adanya sinergi diantara instansi-instansi terkait, disparitas harga yang sudah turun sebesar 10-15% pada tahun 2016-2017 yang lalu, akan kembali turun signifikan di tahun ini.

“Harapan masyarakat di daerah sangat besar agar program tol laut ini bisa menekan angka disparitas harga secara signifikan, yang menurut hasil riset kami sudah turun 10-15% di tahun 2016-2017. Kami meyakini nilai disparitas harga akan turun signifikan jika sinergitas antara lembaga negara di perkuat melalui satgas tol laut ini,” tegasnya.

A.P Sulistiawan

Redaktur

Share
Published by
A.P Sulistiawan

Recent Posts

Efek Steamlining DANANTARA bagi SGS Pelindo

Jakarta (Maritimnews) - Pasca merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada tahun 2021, penerapan Single Grading…

41 minutes ago

Pelindo Makassar dan Australia Jajaki Kerja Sama Maritim

Makassar (Maritimnews) - Konsulat Jenderal Australia di Makassar menjajaki peluang kerja sama maritim dan penguatan…

2 days ago

Pelindo, KSOP, dan Pelni Kolaborasi Salurkan Bantuan untuk NTT

Jakarta (Maritimnews) - Bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dihimpun…

3 days ago

FSP BUMN Bersatu Dukung Program Streamlining Danantara

Jakarta (Maritimnews) - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendukung program streamlining atau perampingan struktur…

5 days ago

Say No To IPO; Pelindo Lebih Bermanfaat Tanpa Pasar Modal

Oleh: Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merencanakan initial…

6 days ago

PTP Nonpetikemas Dorong Peningkatan Kompetensi TKBM di Pelabuhan Panjang

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…

2 weeks ago