Indonesia Dorong Pembentukan ARMIC di ASEAN

MN, Jakarta – Selama 4 hari mulai dari tanggal 14-17 Mei 2018 berlangsung international workshop di Bangkok bertema Building Maritime Shared Awareness in Southeast Asia IV. Bertindak sebagai penyelenggara adalah Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI-APCSS) sebagai perwakilan pemerintah Amerika Serikat dengan mengundang 10 delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia berinisiatif mengajukan konsep pembentukan ASEAN Regional Maritime Information Center (ARMIC) yang akan diawaki oleh beberapa institusi seperti Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center (MECC), Singapore Information Fusion Center (IFC), Cambodian National Committee for Maritime Security, Brunei Marine Police, Myanmar Maritime Police, Philippines Coast Guard, Vietnam Coast Guard dan Bakamla.

Inisiatif tersebut disambut baik peserta workshop seiring banyaknya pakar yang mendukung pembentukan National Maritime Information Center di bawah Bakamla bahkan terbuka peluang sebagai leading sector pembentukan ASEAN Coast Guard.

Turut hadir sebagai observer adalah perwakilan dari ASEAN Secretariat dan perwakilan dari Angkatan Laut India. Delegasi masing-masing negara anggota ASEAN terdiri dari akademisi, diplomat dan praktisi rata-rata mewakili Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan, Angkatan Laut, Coast Guard dan instansi pemerintah lainnya, sejumlah 94 peserta.

Pada hari pertama workshop, Dekan FMP Unhan Laksda TNI DR. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. menyerukan pentingnya kerjasama maritim berdasarkan peraturan internasional baru untuk mengantisipasi penggunaan berbagai platform tanpa awak yang bisa dikendalikan seperti Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Sub-Surface Vehicle (USSV) di laut.

“Penggunaan UAV di atas laut saat ini sudah terbilang cukup banyak, dan menyusul penggunaan USV. Adapun penggunaan USSV secara diam-diam juga dilakukan oleh beberapa negara,” ujar Octavian.

Peraturan internasional tersebut dapat menjadi salah satu protokol mekanisme information-sharing antar negara anggota ASEAN. (hsn)