Temui Fadli Zon, PPI Minta Kesejahteraan Pelaut Diperhatikan
MN, Jakarta – Bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di ruangannya (08/5/18), Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi meminta DPR untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut Indonesia yang kini begitu menderita hidupnya.
Ia meminta DPR memanggil Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Pengusaha Pelayaran.
“Kita minta ke DPR sebagai wakil rakyat untuk mengumpulkan institusi yang terkait dengan pelaut guna membahas persoalan pelaut Indonesia,” ujar Andri Sanusi di depan gedung DPR.
Andri menyebut, bagaimana negara Indonesia bisa menjadi negara poros maritim dunia jika operator kapal atau pelaut tidak diperhatikan kesejahteraannya.
“Gaji pelaut masih dibawah UMP, BPJS Ketenagakerjaan nihil, ijazah dan sertifikat keterampilan aspal dan palsu merajalela serta lapangan pekerjaan sulit. Andaikan ada, itu hanya untuk kalangan pelaut yang punya akses saja!” tegas Andri.
Selain itu, kata Andri, soal keamanan dan kenyamanan berlayar di laut belum ada. Pungli di laut masih terjadi.
“Instansi mana yang berhak naik di kapal juga belum jelas siapa, semua kok bisa naik dan memeriksa kapal. Hal tersebut harus ditegaskan agar tidak menjadi blunder,” pungkasnya.
Untuk itulah, ke depan PPI berharap pemerintah bisa maksimal dalam melindungi pelaut Indonesia. (dit/hsn)
Surabaya (Maritimnews) - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)…
Bandar Lampung (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Panjang semakin moncer setelah kehadiran Quay…
Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) akan terus fokus menjaga stabilitas operasional dan…
Oleh : Dr. Dayan Hakim NS* Perusahaan pelayaran saat ini tengah menghadapi kewajiban untuk menyusun…
Jakarta (Maritimnews) - Kunjungan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) ke…
Pontianak (Maritimnews) - Dukungan perusahaan IPC Terminal Petikemas terhadap Asta Cita ke-4 Pemerintah Republik Indonesia…