Ketum GMKI: Tenggelamnya KM Sinar Bangun Adalah Kejadian yang Direncanakan

MN, Jakarta – Ketua Umun Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sahat Martin Philips Sinurat menyayangkan terjadinya peristiwa kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba pada Senin (18/6).

Menurutnya, peristiwa ini bisa dianggap sebagai kejadian yang direncanakan. Hal ini tidak terlepas kegagalan pemerintah dalam merencanakan sistem pengendalian dan pengawasan pelayaran serta sistem keselamatan dan keamanan pelayaran kita.

”Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Jika kita gagal merencanakan sistem pengendalian dan pengawasan pelayaran serta sistem keselamatan dan keamanan pelayaran maka artinya kita telah merencanakan adanya korban apabila terjadi kecelakaan pelayaran,” ujarnya.

Ia juga memaparkan bahwa dalam keselamatan pelayaran dan hal yang terkait di dalamnya merupakan hal yang dijamin oleh undang-undang.

“Undang-undang no.17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Sedangkan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritime,” tambahnya.

Lebih lanjut, pria yang berasal dari Sumatera Utara ini juga mengutuk keras bobroknya sistem pelayaran Indonesia, di mana terkesan harus jatuh korban terlebih dahulu sebelum diadakan pembenahan sistem yang sudah sangat bobrok tersebut.

“Sangat disayangkan, harus jatuh korban terlebih dahulu, baru kita ingat tentang bobroknya sistem pelayaran kita. Presiden Republik Indonesia memiliki visi yang besar, namun sangat disayangkan tidak didukung oleh pejabat di bawahnya yang serius membenahi detail sistem pelayaran kita yang sudah sangat bermasalah ini. Harus ada yang diganti. Harus ada perombakan besar-besaran,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa Menteri Perhubungan harus bertanggungjawab atas kejadian ini serta harus segera melakukan perombakan di jajarannya, terutama yang terkait langsung dengan peristiwa kecelakaan ini.

“Menhub harus bertanggungjawab atas korban kecelakaan kapal di Makassar dan Danau Toba. Ganti Dirjen Perhubungan terkait atau Menhub yang harus mundur. Puluhan nyawa dikorbankan karena sistem pelayaran yang bobrok, khususnya dalam hal keamanan dan keselamatan pelayaran,” tegasnya.