Ilustrasi
MN, Jakarta – Ketua Pergerakan Pelaut Indoensia (PPI) Andriyani Sanusi menyoroti kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba yang menelan korban cukup banyak. Menurutnya hampir setiap tahun, bahkan setiap bulan, selalu ada kejadian kecelakaan kapal seperti ini.
“Ini membuktikan Regulator tidak bisa berbuat yang terbaik, jangankan terbaik untuk baik saja tidak sanggup dilakukan, tidak pernah absen kecelakaan laut/kapal tiap bulannya, sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia semestinya sangat malu atas kejadian yang terus berulang, lagi dan lagi, tiada henti, kemana itu Indonesia Poros Maritim Dunia, apa itu Tol Laut, kok kecelakaan masih banyak,” ungkap Andri saat dihbungi redaksi, Rabu, (20/6).
Sambungnya, sebagian besar kapal yang tenggelam tidak memenuhi syarat layak laut, berbagai kesalahan terdapat di dalam intern kapal. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan operator hanya mengejar keuntungan semata.
KM Sinar Bangun yang idealnya hanya berkapasitas 80 orang, ternyata bisa mencapai 189 orang pada saat tenggelam 3 hari lalu di Danau Toba. Ini membuktikan operator kapal lalai dalam mengecek aspek keselamatan pelayaran. Hingga hari ini Tim SAR masih mencari penumpang yang belum ditemukan jasadnya.
“Segudang masalah ini tetap saja ada, kapal kapal tersebut bisa berlayar walaupun tidak lengkap, padahal sudah banyak UU yang mengatur tentang syarat suatu kapal bisa berlayar, kemana UU tersebut, buat apa UU tersebut dibuat yang menelan anggaran tapi ternyata tidak berlaku di lapangan, apa kerjanya regulator yang bertugas di dunia pelayaran,” keluh Andri.
Hal itu menjadi raport merah atas kinerja Kemenhub, khususnya Ditjen Hubla. Pasalnya, kejadian itu terus berulang dan tidak ada proses evaluasi sekaligus win-win solution atas kejadia yang menimpa dunia pelayaran Indonesia.
“Saya memberikan penilaian ini karena saya lihat tidak ada itikad untuk berbuat ke arah yang baik. Kemenhub yang dipimpin oleh pak Budi Karya Sumadi semestinya jeli dan tanggap atas acap kalinya kecelakaan di laut, dan menjadikan pelajaran yang sangat berharga, sampai kapan ini dibiarkan terjadi,” tandasnya.
Pria asal Sumatera Barat yang menjadi Caleg dari Partai Berkarya besutan Tommy Suharto ini mengimbau agar pemerintah menghentikan deal-deal tertentu dengan oknum yang berpotensi melanggar peraturan. Hal itu berimplikasi pada keselamatan pelayaran.
“Stop deal tertentu dengan pengusaha kapal, demi keselamatan harus tegas dalam menerapkan aturan. Sayangnya tegas dalam menerapkan UU tidak terdapat dalam jiwa regulator yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (hsn)
Jakarta (Maritimnews) - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada…
Makassar (Maritimnews) - Peluang kolaborasi internasional di sektor kepelabuhanan dan kawasan industri semakin terbuka setelah…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkuat sinergi…
Bandar Lampung (Maritimnews) - IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) area Panjang berhasil menjaga produktivitas…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) konsisten…
Jakarta (Maritimnews) - Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim.piatu, Koperasi Karyawan (KOPKAR) Terminal Petikemas…