Ketua Garda Nawacita Nilai Presiden Jokowi Gagal Bangun Tol Laut

MN, Jakarta – Ketua Komite Nasional Garda Nawacita Abdullah Kelrey menilai Pemerintahan Presiden  Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah gagal dalam membangun program kemaritiman yang telah dicanangkannya sejak awal menjabat dari 2014 yang lalu.

Hal ini terkait dengan terlontarnya permohonan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan  kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) agar membantu menciptakan pasar  untuk mendukung  percepatan program nasional (prognas) tol laut.

Dalam hal ini, Abdullah menganggap Presiden telah melakukan suatu langkah yang keliru dan menegaskan kegagalan program tol laut yang menjadi tulang punggung dari visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan meminta HIPMI untuk membantu menciptakan market atau pasar yang dapat mendukung percepatan program nasional tol laut. Ini sudah keliru, langkah ini sama saja saat ini Presiden sedang membangun jembatan kegagalan program nasional tol laut dan visi kemaritiman nasional,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa untuk membangun sektor kemaritiman nasional agar melankah lebih maju bukanlah sekedar membangun infrastruktur berupa bangunan fisik , seperti yang selama ini sering terjadi.

“Kalau bangun pasar itu bukan seperti yang sudah-sudah, yaitu hanya membangun fisik pasar lalu mengarahkan masyarakat untuk menyewa bangunan tersebut dan berjualan sayur di sana,” tekannya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pemerintah bahwa untuk membangun sektor kemaritiman tanah air, khususnya tol laut, haruslah dimulai dengan membangun industri dengan basis potensi lokal di dalamnya, untuk selanjutnya menciptakan pola distribusi barang yang juga berbasis potensi lokal serta membantu merangsang terciptanya permintaan terhadap barang-barang hasil dari industri yang telah dibangun tersebut.

“Ingat, yang dimaksud dengan maritim dan tol laut itu adalah dengan membangun industri berbasis potensi lokal, lalu menciptakan supply barang yang juga dengan potensi lokal, untuk selanjutnya membantu merangsang terciptanya demand untuk barang-barang yang sudah dihasilkan tersebut,” tukasnya.

Abdullah Kelrey pun menyayangkan tidak dilibatkannya aparatur pemerintahan seperti Bupati dan Walikota dalam perencanaan percepatan pembangunan tol laut ini.

“Harusnya Presiden Jokowi mengumpulkan para walikota dan bupati untuk bersama-sama membahas tentang hal ini. Karena pada dasarnya merekalah yang mengerti akan potensi lokal yang ada di daerah mereka masing-masing, bukan HIPMI yang cenderung sejak dari dahulu bermain di wilayah kerja yang sudah dianggarkan dalam APBN atau APBD,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa membangun pasar yang diinginkan tersebut, memerlukan mindset (pola pikir) yang sama diantara pihak-pihak yang berkepnetingan serta kesadaran yang sama pula tentang arti dari maritim itu sendiri.

“Membangun market itu perlu adanya mindset yang sama, kesadaran yang sama tentang arti dari istilah maritim itu sendiri,” pungkasnya.