September, Bulan Maritim Indonesia dan Dunia
Bung Karno, gagasan Negara Maritim dan Hari Maritim Nasional
Oleh : Dedi Gunawan Widyatmoko, SE, MMPol*
MN – Di antara kita pasti banyak yang tidak tahu ataupun lupa bahwa ada tanggal penting di bulan September yang perlu kita rayakan dan peringati berkaitan dengan jatidiri kita sebagai sebuah bangsa. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249/1964, tanggal 23 September ditetapkan menjadi Hari Maritim Nasional. Penetapan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional ini merujuk pada Musyawarah Nasional Kemaritiman yang pertama pada tahun 1963 dan ditetapkannya Bung Karno sebagai Nahkoda Agung Indonesia. Kemudian pada tahun 1964, sejarah mencatat pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian Maritim dengan Ali Sadikin sebagai menteri pertamanya.
Pada level internasional, September juga menjadi bulan penting bagi dunia maritim karena 27 September ditetapkan sebagai World Maritime Day oleh PBB. Pada minggu ke-4 bulan September, berbagai negara maritim di dunia seperti Australia, Kanada, Inggris dan Amerika Serikat merayakan World Maritime Day ini dengan berbagai program seperti symposium dan seminar. Sekolah-sekolah juga banyak yang mengadakan program kunjungan ke musium maritim nasional mereka.
Kesadaran Sebagai Bangsa Maritim
Jika kita melihat catatan sejarah, Kementerian Kemaritiman pernah ditiadakan dan urusan kelautan ditangani oleh beberapa kementerian yang lain sesuai bidangnya pada era Presiden Suharto. Memasuki era Reformasi, Pemerintahan Gus Dur mulai menggaungkan kembali jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdiri sendiri dengan Sarwono Kusumaatmadja sebagai menterinya. Memasuki Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Poros Maritim Dunia dicetuskan dan dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menangani sektor maritim supaya lebih maju, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
Semangat dan kesadaran bahwa Indonesia adalah Bangsa Maritim dengan bukti sejarah kejayaan Sriwijaya dan Majapahit ini tidak hanya perlu terus digaungkan, akan tetapi juga perlu terus diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan kegiatan-kegiatan nyata seluruh warga negara. Pada level pelaksanaan di lapangan dan pada tataran masyarakat kebanyakan, penulis masih melihat betapa kesadaran kita semua sebagai Bangsa Maritim masih sangatlah kurang.
Pada sebuah kesempatan menjadi narasumber pada kuliah tamu tentang kemaritiman di sebuah fakultas hukum yang berada di Surabaya baru-baru ini, penulis membuka kuliah umum dengan menanyakan kepada mahasiswa peserta kuliah yang berjumlah sekitar 100 orang dengan sebuah pertanyaan: Berapakah jumlah pulau yang dimiliki Indonesia? Tidak ada yang menjawab dengan mendekati jawaban benar. Penulis memang tidak berharap jawaban dengan jumlah tepat karena data resmi pemerintah terus berkembang sesuai hasil pemetaan terbaru. Akan tetapi, penulis berharap setidaknya jawaban mendekati jumlah tepat. Rata-rata menjawab di bawah 10.000 pulau. Padahal data yang benar dari release resmi terbaru pemerintah, jumlah pulau yang dimiliki Indonesia adalah 17.504 pulau. Itulah yang membuat kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia (the biggest archipelagic country in the world). Selisih jawaban yang mendekati separuh sedikit di luar dugaan penulis.
Hal lain yang sedikit menggelitik benak penulis yaitu tentang kecintaan masyarakat Indonesia akan dunia maritim. Pada saat menghadiri sebuah forum di Perth yang mendiskusikan tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA), seorang narasumber membuka diskusi dengan mengajukan pertanyaan: Di antara peserta siapakah yang pernah melakukan aktivitas menyelam di bawah laut? Dan yang mengejutkan, hanya empat orang (termasuk penulis) dari sekitar 100 orang peserta yang mengangkat tangannya. Ini terjadi pada sebuah forum yang mendiskusikan tentang kemaritiman. Bagaimana apabila pertanyaan itu ditanyakan pada forum yang mendiskusikan hal lain? Mungkin tidak ada yang mengangkat tangannya.
Penulis jadi teringat obrolan dengan salah satu penumpang warga negara Prancis dalam sebuah penerbangan internasional dari Bandara Soekarno Hatta. Penumpang yang duduk di sebelah penulis itu bercerita bahwa dia baru saja menghabiskan masa liburannya di Raja Ampat dengan aktivitas menyelam. Kemudian dia bertanya kepada penulis apakah penulis sudah pernah ke Raja Ampat. Penulis sangat ingin menikmati indahnya dunia bawah air Raja Ampat tetapi belum mendapat kesempatan. Dia langsung menimpali bahwa hal itu sangat disayangkan. Dia menambahkan bahwa “you have the best diving site in the world” (Kamu punya tempat menyelam terindah di dunia). Sungguh disayangkan bahwa keindahan alam bawah air kita justru banyak dikagumi warga negara lain tanpa kita menyadarinya.
Bagi pembaca yang pernah berkesempatan mengunjungi Kawasan Darling Harbor dan Opera House di Sydney, pasti merasakan aura Australia sebagai Bangsa Maritim. Australian National Maritime Museum selalu ramai dengan warga negara Australia sendiri maupun turis asing walaupun tiketnya lumayan mahal. Penataan kawasan pelabuhan yang bersih dan raphi serta terjaganya lingkungan dengan banyaknya fauna menyatu dengan aktivitas pengunjung menjadi bukti besarnya daya tarik sebuah kawasan pelabuhan yang dikelola sebagai obyek wisata kelas dunia. Penulis belum melihat kawasan semacam itu di Indonesia. Ada beberapa obyek wisata maritim di Indonesia akan tetapi tidak seramai, sebagus dan terintegrasi sebagaimana kawasan Darling Harbor dan Opera House, Australia.
Hal-hal tersebut menjadi bukti bahwa masih perlu banyak upaya apabila kita ingin mengulang kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai Bangsa Maritim besar di dunia. Tidak hanya pemerintah kita yang perlu membuktikan keberpihakannya pada dunia maritim, akan tetapi perlu upaya bersama-sama dari seluruh Warga Negara Indonesia untuk lebih mencintai, peduli dan mendukung dunia maritim. Dengan begitu dunia maritim akan menjadi semakin maju dan menjadi industri yang membawa kesejahteraan.
Butuh Partisipasi Semua Pihak
Sebagus apapun program pemerintah dalam upaya memajukan dunia maritim Indonesia akan tidak banyak hasilnya apabila sambutan masyarakat tidak antusias. Tentu saja pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa Maritim.
Program pemerintah seperti pembersihan pungutan liar dari aktivitas pelabuhan; penataan manajemen pelabuhan guna mengurangi dwelling time; subsidi ke PT PELNI dan beberapa perusahan swasta lain yang memenangkan lelang dalam program Tol Laut guna meningkatkan konektifitas antar pulau di Indonesia; program pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; program pembersihan laut dengan memunguti sampah di laut yang digagas oleh banyak instansi pemerintah; dan masih banyak program lainnya yang tidak dapat ditulis satu per satu. Hal tersebut harus disambut dan didukung oleh segenap komponen masyarakat. Sudah bukan saatnya lagi berpikir sempit dan sectoral dalam menangani Laut Indonesia yang memang sedemikian luas dan tentu saja menyimpan peluang dan tantangan yang sedemikian kompleks.
Akhirnya, tentu kita semua berharap bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud. Persyaratan baik dari tinjauan letak geografis yang strategis (berada di persilangan dunia) dan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sudahlah terpenuhi. Tinggal perlu kita tingkatkan bersama minat, kepedulian dan partisipasi kita terhadap bidang kemaritiman. Peran Nahkoda Agung Indonesia memang penting tapi peran ABK yang tangguh, cakap, bertanggungjawab dan professional tidaklah kalah pentingnya. Nahkoda tentu saja tidak bisa melayarkan kapalnya sendirian. Mari kita bersama-sama menjadi ABK yang membanggakan dari sebuah kapal besar yang bernama Bangsa Maritim Indonesia.
Selamat Merayakan Bulan Maritim. JALESVEVA JAYAMAHE.
*Dedi Gunawan Widyatmoko, SE, MMPol. Praktisi dan Peneliti Kebijakan Maritim (Maritime Policy), tinggal di Surabaya. Tulisan ini adalah pendapat pribadi.
