Buka Rakerniskum TNI AL, Kadiskumal Harapkan Peningkatan Kemampuan Penegak Hukum

MN, Jakarta – Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D. membuka Rapat Kerja Teknis bidang Hukum (Rakerniskum) TNI AL Tahun 2019 di Selasar Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/02).

Dalam amanatnya, Laksma Kresno Buntoro Beberapa permasalahan hukum aktual yang masih sering terjadi dan potensial adalah permasalahan keamanan laut yang ditandai dengan meningkatnya aksi-aksi kejahatan yang semula didominasi oleh kejahatan konvensional berubah menjadi kejahatan berdimensi internasional (transnational crime).

Kondisi ini tentu saja menuntut peningkatan kemampuan penegak hukum di laut untuk mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang semakin berkembang ini.

Kegiatan yang mengangkat tema “Dengan Dilandasi Nilai-Nilai Trisila TNI Angkatan Laut Serta Jiwa Bijak Dan Handal Menuju Profesionalisme Dalam rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut” ini dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh 66 peserta  perwakilan Perwira Hukum dari Kotama-kotama dan Pangkalan Utama  Angkatan Laut (Lantamal), Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), serta satuan kerja lainnya di lingkungan TNI Angkatan Laut.

“Keberhasilan pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pemimpin TNI AL untuk mewujudkan TNI AL berkelas dunia, tidak terlepas dari upaya dalam penanganan permasalahan hukum yang berkembang sehingga konsistensi dalam meningkatkan kemampuan Perwira Hukum di lingkungan TNI AL baik melalui pendidikan formal maupun nonformal secara berkelanjutan merupakan suatu keharusan,” tambahnya.

Selanjutnya, ia juga menerangkan bahwa Diskumal selaku pembina bidang hukum di lingkungan TNI AL berkewajiban untuk membina para perwira hukum agar lebih peka dan mampu dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang akhir-akhir ini sering terjadi, serta menyikapinya secara adil dan bijak dalam rangka pencapaian tugas-tugas yang diemban.

Sementara itu, terkait dengan tahun politik Pemilihan Legislatif dan Presiden, Kadiskumal menghimbau agar seluruh Prajurit TNI AL bersikap netral, tidak berpihak dan tidak membantu salah satu pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden.

Beberapa permasalahan lain yang juga menjadi agenda untuk didiskusikan pada Rakerniskum TNI AL Tahun 2019  adalah permasalahan aturan pelibatan, standar prosedur operasi penegakkan hukum di laut, penyidik mobile, permasalahan personel, permasalahan aset tanah/BMN di daerah-daerah yang mendapat perhatian dari pimpinan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Hukum.

“Saya berharap apa yang dihasilkan dari Rakerniskum ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan di bidang hukum selaras dengan kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut, maupun dinamika di lingkungan strategis baik yang bersifat nasional, regional maupun global,” tutupnya