Tuju Poros Maritim Dunia, Menko Maritim Kenalkan Buku Putih Kemaritiman

MN, Jakarta – Demi merealisasikan visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia, untuk pertama kalinya negeri ini memiliki buku putih mengenai kebijakan kelautan Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam buku putih yang telah dibakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16/2017 tersebut ialah mengenai diplomasi maritim.

Mengawali pidatonya dalam Kuliah Umum bertajuk “Indonesia’s Maritime Diplomacy: the Current Challenges, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan memperkenalkan konsep diplomasi maritim ini kepada para pembuat kebijakan, diplomat negara-negara sahabat, akademisi, dan media di gedung Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, Jumat (22/2).

“Selama ini Indonesia juga tidak punya buku putih mengenai diplomasi maritim ini,” ujarnya.

Saat ini, Kemenko Bidang Kemaritiman telah menyelesaikan penyusunan Buku Putih Diplomasi Maritim yang dapat digunakan sebagai acuan diplomasi maritim bagi seluruh pihak terkait.

“Ada empat sasaran dalam buku putih itu, antara lain perlindungan kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan dan keterhubungan, stabilitas kawasan, dan global serta kapasitas nasional,” urai purnawirawan TNI AD berbintang empat tersebut.

Menko Luhut memaparkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam upaya pemerintah untuk menegakan kedaulatan maritim, yang pertama, upaya lobi, atau diplomasi dalam penyelesaian batas-batas wilayah RI.

“Kita tidak ingin lagi kalah seperti kasus Sipadan dan Ligitan dahulu. Saya sudah bicara dengan Prof Hasjim Djalal bagaimana kita melakukan lobi, penanganan pulau-pulau yang mungkin belum terselesaikan,” tukasnya.

Selain itu, ia juga menekankan salah satu permasalahan yang penting pada saat ini adalah penguatan militer melalui penambahan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan).

“Alutsista kita juga tidak ingin lagi beli yang bekas, kita ingin semua brand new tapi dibuat dalam negeri,” jelasnya.

Namun menurutnya untuk pembuatan pesawat terbang teknologinya masih memerlukan kerja sama dengan negara lain.

Lebih lanjut, untuk mengontrol lalu lintas kapal-kapal asing di perairan Indonesia, Menko Luhut mengatakan pemerintah kini memantau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan alat yang dibuat oleh BPPT yang disebut olehnya berhasil berhasil menemukan drone bawah laut milik asing beberapa waktu yang lalu.

“Sekarang ini kita awasi karena penting, kalau dulu tidak sehingga kita tidak bisa kontrol. Kita nggak tahu ada submarine nuclear atau kapal-kapal asing yang lewat. Tapi sekarang semua bisa kita pantau dengan alat yang dibuat oleh BPPT,” katanya.

Terakhir, Menko menuturkan tentang pengembangan Natuna sebagai sentra perikanan dengan menggunakan teknologi canggih yang untuk melengkapi hal tersebut, pemerintah juga akan membangun tanker untuk isi ulang kapal-kapal nelayan di wilayah itu.

“Kami sedang mengembangkan satu proyek di South China Sea. Kita gunakan teknologi yang canggih, drone, untuk nelayan ikan agar dapat melakukan penangkapan ikan di sana. Kita bisa menikmati hasil-hasil laut kita. Sehingga, tidak ada lagi orang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah traditional fishing ground lagi,” pungkasnya.