Genjot Peningkatan Ekspor Tuna, Provinsi Maluku Harus Perbaiki Pencatatan Kapal

Ilustrasi Nelayan Ikan Tuna. (Sumber : bappeda.jatimprov.go.id)

MN, Makassar – Untuk meningkatkan ekspor Tuna asal perairan Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mesti memperbaiki dokumentasi pencatatan kapal. Konsumen dari negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Jepang, sangat mengutamakan aspek ketertelusuran ikan tuna asal Indonesia.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pembinaan nelayan kecil sebab paska moratorium, nelayan kecil merupakan pelaku utama tuna di Indonesia timur.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku mesti proaktif membantu nelayan kecil mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebagai dokumentasi ekspor terutama tuna tujuan Amerika,” jelasnya.

Menurut data Bea Cukai Ambon, ekspor tuna sampai dengan Januari-8 April 2019 telah mencapai 2.6 juta USD. Sementara pada periode Jan-Des 2018 ekspor mencapai 9.7 juta USD. Tujuan eskpor Tuna Maluku adalah Vietnam, Jepang, dan Amerika Serikat.

Selain meningkatkan pembinaan nelayan kecil, pemerintah Provinsi Maluku mesti meningkatkan alokasi anggaran untuk perikanan. Karakteristik nelayan kecil di Maluku butuh dukungan sarana penangkapan yang lebih modern dan penyediaan listrik di pulau-pulau kecil Maluku.

“Pemda Maluku mesti berani investasi dan alokasikan anggaran pembangunan untuk pengadaan kapal ukuran kecil dan mini coldstorage untuk tampung tangkapan nelayan kecil,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepulauan, DPP Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Syahrir Abdul Rauf, mengatakan bahwa perlu ada sinergitas pembinaan nelayan kecil antara pusat dan daerah.

“Daerah secara perlahan perlu mengurangi ketergantungan bantuan kapal dari pusat, melalui APBD, daerah bisa mengadakan sendiri dan mendorong pelaku usaha berinvestasi di sektor perikanan tangkap,” tutup Syahrir.