Menuju Pemisahan Alur Lalu Lintas di Selat Sunda dan Selat Lombok

MN, Seoul – Bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok telah ditetapkan pada Sidang Plenary IMO Sub Committee Navigation Communication and Search and Rescue (NCSR) ke-6 di London tanggal 16 – 25 Januari 2019 lalu.

Kini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan berupaya merealisasikan kewajiban, antara lain pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS, meliputi Vessel Traffic System (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Termasuk pengadaan peta elektronik terkini dan memastikan operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran di Selat Sunda maupun Selat Lombok selama 24 jam 7 hari.

Hal itu dipaparkan Indonesia dengan “Update on the Indonesia’s Proposals on the Establishment of New Traffic Separation Schemes and Associated Routeing Measures in Sunda and Lombok Straits” dalam sidang 20th Session of APHoMSA tanggal 15 – 17 April 2019 di Seoul, Republic of Korea.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha didampingi Kasubdit Alur Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla, Topan Rindoyo menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan pemisahan lalu lintas dan rute di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Implementasi pemisahan alur lalu lintas dan rute terkait atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok akan disampaikan Pemerintah Indonesia untuk diadopsi dalam Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 pada bulan Juni 2019 mendatang.

Arif menegaskan, Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait operasional juga teknis guna menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang ditetapkan. Serta upaya koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh instansi dan stakeholders.

(Bayu/MN)