PPAL: Butuh Perjuangan Menjadi Bangsa Maritim

MN, Jakarta – Sesuai Perpres No 16/2017 tentang KKI (Kebijakan Kelautan Indonesia), pembangunan SDM masuk dalam salah satu pilarnya. Demikian disampaikan oleh Persatuan Purnawirawan TNI AL (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi saat membuka Focus Group Discussion (FGD)  bertajuk ‘Mewujudkan SDM Unggul di Bidang Maritim untuk Terwujudnya Negara Maritim yang Maju, Mandiri, dan Kuat’ di kantor PPAL, kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/11).

Ade menyebut berdasarkan data BPS tahun 2010 diketahui hanya satu persen penduduk yang berprofesi di laut, dari jumlah total penduduk Indonesia atau sekitar 2,5 juta penduduk. Sehingga upaya untuk mencapai negara maritim menjadi sulit.

Kendati demikian pihaknya optimis bahwa menuju negara maritim merupakan suatu keniscayaan. SDM maritim yang unggul menjadi kunci utama dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut.

“Untuk mencapai negara maritim kita butuh usaha yang luar biasa. Namun kita juga tidak bisa menafikan berdasarkan Pasal 25A UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang artinya adalah negara maritim, karena sebagai fisik, negara maritim adalah negara yang dikelilingi lautan. Tapi apakah kita sebagai bangsa maritim, ini butuh perjuangan. Maka itu lewat FGD ini kita membangun asa mewujudkan SDM maritim yang unggul,” ungkapnya.

Memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini dengan visi membangun SDM Unggul untuk Indonesia Maju, sambung Ade, PPAL ingin berkontribusi dalam merumuskan pembangunan SDM unggul di bidang maritim. Maka dari itu, tema FGD mencari formulasi untuk mewujudkan SDM maritim unggul yang menopang negara maritim.

FGD ini menghadirkan Ketua Umum INSA (Indoensian National Shipowners Association) Carmelita Hartoto sebagai pembicara. Selain itu ada Guru Besar IPB Prof Indrajaya dan Ahmad Murman dari Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang juga bertindak sebagai pembicara.

Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto bertugas sebagai moderator dalam FGD ini. Beberapa perwakilan dari instansi kemaritiman seperti dari Ditjen Perhubungan Laut, Bakamla, TNI AL dan Mabes TNI turut hadir dalam diskusi tersebut. (Rey)