Kurang Perhatian di Masa Pandemi, KIARA Minta Negara Hadir Untuk Hidup Nelayan
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati.
MN, Jakarta – Pemerintah dinilai kurang serius dalam memperhatikan nasib para nelayan selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. Selain dihadapkan pada risiko terkena virus yang muncul dari Kota Wuhan Tiongkok tersebut, para nelayan juga saat ini berhadapan dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu. Selama pandemi ini menerjang, nelayan nelayan dihadapkan pada pendapat yang terus menurun dan harga barang kebutuhan pokok yang terus menanjak naik.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyoroti kehadiran negara untuk para nelayan saat ini dengan program-program nyata dan efektif, yang menurutnya dirasa masih sangat jauh dari harapan.
“Daripada mengimbau masyarakat makan ikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, Presiden Jokowi lebih baik mendorong KKP untuk melihat langsung kondisi nelayan di lapangan. Negara harus hadir untuk mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Susan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh dengan cara makan ikan yang sehat.
“Bagaimana mungkin nelayan bisa melakukan aktivitas menangkap ikan, sementara pada saat yang sama mereka harus berhadapan dengan ancaman serius penyebaran Covid-19?” tanyanya.
Pusat Data dan Informasi KIARA (2020) mencatat sejumlah dampak buruk yang dialami nelayan di Indonesia setelah penyebaran Covid-19, antara lain hilangnya kesempatan untuk pergi melaut karena ketiadaan modal sejak masa pra-produksi.
Selain itu, nelayan dihadapi masalah penurunan pendapatan karena terputusnya supply chain usaha perikanan. Kemudian, ketidak mampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan) akibat semakin naiknya harga kebutuhan bahan pokok.
Yang juga dihadapi nelayan pada saat ini ialah persoalan tingginya angka kriminalitas karena sulitnya kehidupan ekonomi dan tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan nelayan.
Selain itu, absennya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan keluarga nelayan di tengah-tengah penyebaran covid-19. Menurut Susan, berbagai dampak buruk yang dialami oleh nelayan tersebut, menunjukkan bahwa keluarga nelayan dan pelaku perikanan rakyat lainnya di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang sangat rawan.
“Itu hal ambigu karena selama ini keluarga nelayan menempati posisi paling bawah dalam struktur kemiskinan dan ketimpangan nasional jauh sebelum ada Covid-19. Kini kerawanan mereka semakin parah karena sampai saat ini pemerintah tidak memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas untuk menangani penyebaran Covid-19 ini,” tukasnya.
Lebih jauh, Susan meminta Presiden Jokowi untuk tidak menambah persoalan baru dengan mendorong percepatan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kelompok nelayan di Indonesia.
“Di dalam situasi seperti sekarang, Pemerintah wajib mengutamakan keselamatan masyarakat pesisir, bukan mengimbau makan ikan atau mendorong pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” pungkasnya.
