Solusi di Tengah Pandemi, KKP Optimis Perikanan Budidaya Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Budidaya ikan di Lombok.
MN, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo optimis pengembangan sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi solusi terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terkena imbas COVID-19. Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja lanjutan secara virtual dengan Komisi IV DPR RI pada hari Selasa(14/4).
“Hal lain yang akan kita hadapi setelah COVID-19 adalah lapangan pekerjaan yang semakin sulit. KKP sedang membangun sentra perikanan budi daya. Ini adalah peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edhy mengungkapkan, bahwa KKP telah menyiapkan konsep klasterisasi menggunakan tambak konvensional dan bioflok agar perikanan budi daya khususnya komoditas udang bisa dijangkau banyak kalangan. Dengan konsep tersebut, biaya yang dibutuhkan lebih murah dibanding tambak skala besar.
“Ada salah satu klaster yang kita coba, isinya 60 lubang bioflok. Satu lubang bioflok itu akan memberikan pendapatan maksimal Rp 5 juta di luar ongkos tenaga kerja. Belum lagi potensi tambak udang idle di Indonesia yang jumlahnya banyak. Kalau ini bisa dihidupkan, saya yakin peluang lapangan pekerjaan ada di sini,” lanjutnya.
Di sisi lain, Edhy pun yakin produksi udang Indonesia akan terserap karena kebutuhan udang segar dunia mencapai 13 juta ton. Dan Indonesia baru mampu memenuhi 800 ribuan ton untuk udang sebagai bahan baku.
Sementara itu, pemerintah melakukan kebijakan penghematan anggaran belanja di setiap instasi untuk menjaga stabilitas perekenomian di tengah imbas COVID-19. KKP termasuk instansi yang turut terkena penghematan anggaran.
Nominalnya mencapai Rp 1,147 triliun, sehingga pagu anggaran KKP tahun 2020 turun dari Rp 6,44 triliun menjadi Rp 5,30 triliun. Penghematan anggaran ini berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.
“Dalam Perpres tersebut, KKP diminta tetap mempertahankan anggaran pendidikan tahun 2020 sebesar Rp 485,69 miliar,” tukasnya.
Raker lanjutan antara KKP dan Komisi IV itu pun membahas seputar refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penangangan COVID-19.
Menurut Edhy, dengan adanya penghematan sebesar Rp 1,147 triliun tersebut, KKP turut melakukan pengurangan pagu anggaran di masing-masing eselon I KKP. Pagu Ditjen Perikanan Tangkap misalnya, dari semula Rp 657,46 miliar berkurang menjadi Rp 498,04 miliar, kemudian Ditjen PSDKP dari Rp 1,005 triliun menjadi Rp 747,58 miliar.
“Pergeseran ini untuk mendukung kegiatan pada Ditjen Perikanan Budidaya yang saat ini menjadi prioritas dan untuk memenuhi amanat Perpres No.54 tahun 2020,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Sebagai informasi, KKP telah merealokasi anggaran Rp 483,74 miliar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 di sektor kelautan dan perikanan. Jumlah tersebut setara dengan 9,12% dari total APBN-P KKP tahun 2020.
Realokasi ini di antaranya untuk kegiatan Bakti Nelayan, bantuan benih ikan tawar, payau dan laut, bantuan induk, bantuan bibit rumput laut, bioflok, Minapadi, asuransi usaha budi daya, bantuan pakan, mesin pakan mandiri dan bahan baku; bantuan sarana mendukung revitalisasi tambak, bantuan sarana budi daya laut, sarana sistem rantai dingin, perluasan usaha garam rakyat (PUGAR), perluasan program Gemarikan, hingga Bulan Bakti Karantina Ikan.
Kemudian mengenai pengawasan perikanan, tim PSDKP KKP juga telah berhasil menangkap 27 kapal asing pencuri ikan (illegal fishing). Di mana 19 kapal di antaranya ditangkap saat COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Penangkapan berlangsung di laut Natuna Utara, perairan Sulawesi, dan juga Selat Malaka.
