GAMKI Sarankan Erick Tohir Kembangkan Korporasi Petani dan Nelayan

MN, Jakarta – Saat membuka rapat terbatas bertajuk ‘Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi’, Presiden Joko Widodo kembali memperlihatkan kekecewaan di hadapan  para menterinya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa seharusnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pengusaha swasta bukan hanya berperan menjadi off taker atau penyerap hasil produksi bagi para petani dan nelayan di negeri ini.

Menanggapi hal itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) berpandangan tentang pentingnya bergabungnya petani maupun nelayan dalam suatu korporasi untuk meningkatkan daya saing serta mengurangi kemungkinan oligopoli dari korporasi-korporasi besar.

Melalui pernyataan tertulisnya, Sekretaris Umum GAMKI Sahat MP Sinurat berpandangan bahwa seharusnya Menteri BUMN Erick Thohir membuat regulasi yang mendukung hidupnya korporasi petani dan nelayan.

“Keberadaan BUMN dan BUMD seharusnya diarahkan untuk dapat menjadi kakak/abang asuh bagi korporasi petani dan nelayan sehingga mereka dapat membangun model bisnis yang baik. Mendampingi pilot project korporasi petani dan nelayan seharusnya tidak menjadi tantangan sulit bagi Menteri BUMN karena beliau selama ini telah memiliki banyak pengalaman dalam sektor usaha,” ungkapnya pada Kamis (8/10).

Lebih lanjut, ia menyarankan agar Menteri Erick menjalankan perintah seperti yang diungkapkan oleh Presiden, yakni membangun kemandirian masyarakat untuk dapat bergerak dalam sektor ekonomi, secara khusus di sektor pertanian dan perikanan.

“Bukannya justru memperlambat investasi di pihak swasta seperti yang dilakukan dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power. Petani atau nelayan selama ini masih sebagai penerima bantuan program kementerian, tapi tidak secara berkesinambungan mendapatkan pendampingan agar mereka dapat menjalankan usaha dengan baik dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Ia pun menambahkan bahwa petani ataupun nelayan kesulitan memenuhi modal untuk mengelola bisnis di sektor pertanian ataupun perikanan.

“Akibatnya mereka harus terikat pinjaman dari tengkulak, bahkan yang lebih ekstrim, petani dan nelayan ini kemudian menjadi buruh tani dan buruh kapal,” tambahnya.

GAMKI juga berpandangan bahwa beberapa kebijakan yang sedang dibangun pemerintah saat ini seperti, food estate dan poros maritim seharusnya tidak hanya melibatkan korporasi besar saja, melainkan melibatkan kelompok petani dan nelayan.

Menurutnya, kesulitan petani dan nelayan selama ini adalah akses modal, akses teknologi, pengelolaan pasca panen, akses pasar, dan pendampingan untuk menjalankan korporasi dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya dengan baik.

Kemudian, dalam beberapa bulan ke depan, katanya, pelaksanaan food estate di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan dapat menjadi pilot project bagi korporasi petani.

“Peningkatan kualitas garam rakyat yang menjadi sorotan Presiden Jokowi juga dapat menjadi pilot project, misalnya di Jepara atau Nusa Tenggara Timur. Dan untuk nelayan, dapat dibuat pilot project di pesisir utara Jawa, Maluku, ataupun Sulawesi Utara,” ucapnya.

Lebih jauh, GAMKI menekankan pentingnya regulasi dan juga pendampingan bagi para petani dan nelayan oleh peemrintah maupun korporasi-korporasi yang terkait.

“Harus ada regulasi yang mewajibkan BUMN dan swasta untuk melakukan pendampingan kepada korporasi petani dan nelayan. sehingga kebijakan pemerintah ini dapat berjalan secara nyata di lapangan,” pungkasnya.