Published On: Mon, Apr 19th, 2021

Otoritas Pelabuhan, Diperkuat atau Dilebur?

Salah satu Kantor OP Utama yang berada di Makassar

Oleh: Siswanto Rusdi,
Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Otoritas Pelabuhan (OP) menjadi topik hangat dalam komunitas kemaritiman beberapa waktu lalu. Banyak pihak meminta agar lembaga itu diperkuat keberadaannya dengan menempatkanya langsung di bawah Menteri Perhubungan. Permintaan tersebut berangkat dari kenyataan di lapangan, dimana kinerja instansi jadi tidak maksimal yang disebabkan oleh status kelembagaan yang ada saat ini. Wacana penguatan OP, sudah disuarakan jauh hari sebelumnya.

Otoritas Pelabuhan atau Port Authority dalam Bahasa Inggris berdiri tak lama setelah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pada 8 Maret 2008. Lembaga ini hadir di empat pelabuhan utama di Tanah Air: Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar.

Instansi OP mewakili Pemerintah di pelabuhan sebagai regulator. Dengan kewenangan yang ada di tangannya, diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 huruf a hingga h, OP meregulasi, antara lain, penyewaan lahan pelabuhan dan infrastruktur lainnya.

Termasuk infrastruktur lainya, adalah jalan dalam area pelabuhan, kolam dan alur keluar-masuk kapal. Sementara, jika disebut suprastruktur pelabuhan, itu berarti berbicara tentang dermaga, pergudangan dan berbagai alat bongkar-muat seperti quay-side gantry crane, rubber-tyred gantry crane dan sebagainya.

Sayangnya, dalam praktek sehari-hari kewenangan OP yang ada nyaris jalan di tempat. Mengapa demikian? Pertama, lembaga tersebut tidak dibekali dana yang cukup. Jangankan dana untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator, duit untuk operasional kantor sehari-hari saja OP tidak dibekali oleh APBN.

Sebagai regulator OP sebetulnya juga memiliki kewajiban untuk memelihara kualitas infrastruktur yang ia kuasai. Ambil contoh, alur pelayaran. Infrastruktur yang satu ini harus secara teratur dikeruk (dredging). Pengerukan harus dilakukan dalam 2 atau 4 tahun sekali tergantung tingkat sedimentasi di alur pelayaran. Sekali pengerukan biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 10 miliar rupiah bahkan bisa jadi lebih.

Di samping itu OP juga harus merawat jalan yang berada di dalam area pelabuhan. Karena ketiadaan dana APBN, perawatan alur pelayaran dan jalan pelabuhan didelegasikan kepada Pelindo dan ini sudah berlangsung sejak lama.

Sebab kedua, ketiadaan staf yang mumpuni di bidang manajemen dan operasional pelabuhan atau terminal. Belum lagi kemampuan di bidang bisnis pelabuhan itu sendiri. PNS yang berada di sana kebanyakan lebih berfungsi sebagai administratur.

Sedangkan Kepala OP yang diharapkan bisa menjadi penggerak utama bisnis pelabuhan nasional, menempatkan dirinya lebih sebagai birokrat di belakang meja. Barangkali Kepala OP merasa fungsi kantornya hanyalah sebagai regulator yang pasif, cukup menjadi jembatan antara Kementerian Perhubungan dengan para pihak di pelabuhan perihal aneka Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub.

Atau, bisa juga sang Kepala OP tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen dan operasional kepelabuhanan (sama seperti anak buahnya). Hampir semua Kepala OP dipilih dari PNS eselon III Kemenhub sehingga terkesan jabatan eselon II yang diberikan kepada mereka merupakan hadiah. Singkat cerita, OP yang ada hanyalah macan kertas.

Peleburan

Bila ada desakan agar Otoritas Pelabuhan diperkuat posisinya, penulis melihat lembaga itu malah sebaiknya dilebur saja. Secara de facto, suka atau tidak, fungsi regulator yang diemban OP membuat pelabuhan highly regulated. Kalau aturan itu mendukung langkah badan usaha pelabuhan (BUP), tidak jadi masalah. Seringnya regulasi yang dikeluarkan OP justru memunculkan persoalan bagi pelaku bisnis di pelabuhan.

Menariknya, aturan ini tidak seluruhnya dikeluarkan oleh Kantor OP; banyak (kalau tidak mau disebut seluruhnya) di antaranya dikeluarkan oleh bos-nya, yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang sehari-harinya jauh dari aktivitas pelabuhan.

Pelabuhan saya sebut highly regulated karena OP mengatur/meregulasi hal yang menjadi mainannya operator (baca: BUP). Instansi itu mengatur bisnis yang dilakukan pihak BUP di bidang pengoperasian terminal (konvensional maupun peti kemas).

Paling tidak, langkah bisnis yang akan dilakukan oleh operator mesti mendapat persetujuan dari OP terlebih dahulu agar bisa dieksekusi. Dalam lingkungan bisnis yang sudah berubah (disruptive) seperti saat ini mekanisme kayak begini sudah ketinggalan.

Di sisi lain, para eksekutif BUP penuh ide baru dalam menggerakkan roda bisnis mereka. Mereka orang yang profesional dalam manajemen dan operasional pelabuhan. Jujur, kompetensi inilah yang tidak dimiliki oleh Kepala OP beserta jajarannya.

Kalau lembaga OP diperkuat, sementara dari sisi kompetensi, kemampuan dan lainnya mereka tidak setara dengan BUP, yang ada bisnis kepelabuhanan akan amsyong. Kita sudah melihat begitu tidak berdayanya lembaga OP/KSOP dalam pengelolaan Pelabuhan Patimban.

Ketika tulisan ini diselesaikan, terjadi kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok. Sayangnya, tidak terbaca berita seputar apa yang dilakukan oleh OP pelabuhan terbesar Indonesia itu untuk menyelesaikannya. Seperti itulah kinerjanya.

Bisnis pelabuhan nasional akan sangat disruptive di masa depan dengan akan digabungnya empat Pelindo ke dalam entitas tunggal. Aksi korporasi yang njlimet akan menjadi suguhan bagi publik kemaritiman di Tanah Air seiring integrasi tersebut. Pelindo tak pelak akan menjadi sangat besar kemampuannya dengan langkah dimaksud.

Bila OP tetap dalam “tempurung”nya dengan melakukan kerja-kerja administratif belaka, bisa jadi rencana besar tadi dan langkah-langkah lain dalam memajukan bisnis pelabuhan nasional yang akan ditempuh nantinya akan terseok karena terganjal OP yang obsolete.

Pertanyaannya kini, mengapa tidak dilebur saja OP atau dalam kalimat lain mengapa tidak ditransformasikan saja Pelindo menjadi Port Autority atau OP? Cukup banyak keuntungan yang bisa dipetik jika gagasan ini mampu diwujudkan.

Misalnya, jalur komunikasi di pelabuhan akan lebih ringkas mengingat pihak ketiga yang ingin berbisnis di pelabuhan bisa langsung mendatangi Pelindo tanpa perlu mendapat rekomendasi dari kantor OP.

Untuk mewujudkan wacana transformasi Pelindo menjadi OP kita perlu merevisi UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Yang perlu direvisi adalah pengaturan tentang OP di mana kewenangannya diserahkan kepada Pelindo dan keberadaan OP yang ada dilebur ke dalam Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Berikut personilnya.

Di lapangan (pelabuhan), peleburan tadi ditindaklanjuti dengan menyiapkan kamar regulator untuk Pelindo. Sehingga, memuncul dua kamar: kamar operator dan kamar regulator. Keduanya berada di bawah satu payung yang sama, yaitu Pelindo.

Dengan model ini, kebijakan bisnis dapat dieksekusi dengan cepat tanpa banyak prosedur yang harus dilewati. Begitu sebaiknya.**

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com