Masyarakat Pesisir Kian Sulit di Tengah PPKM, Himapikani Desak KKP Bertindak

Jakarta (Maritimnews) – Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) menggalang persatuan dan kerja sama dalam rangka membangun masyarakat perikanan yang berkeadilan. Hal tersebut guna menunjang pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan yang berbasis kerakyatan.

Terkait maksud tersebut, Sekjen Himapikani, Jan Tuheteru prihatin dengan fenomena Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi Covid-19 ini yang membuat sulit kehidupan masyarakat nelayan.

“Melihat aturan PPKM boleh dikatakan berdampak terhadap aktivitas masyarakat pesisir yakni Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam dan lain-lain. Aktivitas masyarakat pesisir yang dilakukan di luar rumah bisa menjadi pelanggaran hukum apabila tidak dipatuhi, sedangkan seluruh aktivitas masyarakat pesisir dilakukan di luar rumah. Maka hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah,” ucap Jan kepada Maritimnews, Jumat (13/8).

Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengakhiri pesebaran Covid-19, namun solusi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir juga perlu dipikirkan.

“Dari data yang dihimpun oleh Himapikani, selama PPKM yang terus diperpanjang belum ada langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi impact negatif terhadap masyarakat pesisir. Salah satu kementerian yang harus berpikir mengenai hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” tegasnya.

Menurut dia, KKP sebagai kementerian teknis yang mengatur segala aktivitas di bidang perikanan dan kelautan perlu bergerak cepat di tengah perpanjangan PPKM.

“Dalam wawancara yang dilakukan oleh Himapikani dengan nelayan Tarakan, selama PPKM tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah (KKP). Maka dengan demikian, KKP harus segera turun ke lapangan untuk melakukan tabulasi dan pemetaan bagi nelayan yang terdampak dari pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Himapikani merekomendasikan beberapa hal, di antaranya menghimbau kepada KKP agar segera turun ke lapangan untuk mendata masyarakat pesisir yang sedang membutuhkan bantuan di tengah pemberlakuan PPKM.

“Saya menegaskan kepada KKP agar memberikan bantuan sosial (Bansos) yang dispesifikan dengan hasil tabulasi. Perlu ada pemerataan sarana dan prasarana guna menunjang produksi perikanan, khususnya di wilayah timur. Himapikani juga menegaskan kepada KKP bahwa di tengah pandemi ini penguatan permodalan sangatlah dibutuhkan,” pungkasnya. (*)