PLP Tanjung Priok Butuh Peremajaan Sarana dan Prasarana
MN, Jakarta – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok membutuhkan peremajaan sarana dan prasarana, antara lain kapal patroli, peralatan monitoring guna menunjang kinerja operasional, termasuk kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Personil untuk meningkatkan kemampuan di seluruh perairan yang menjadi wilayah kerja PLP. Tujuannya agar kinerja Pangkalan lebih baik lagi dimasa mendatang.
Adapun wilayah operasional PLP Kelas I Tanjung Priok berdasarkan Telegram Dirjen Perhubungan Laut nomor 13/VIII/DV-05 tanggal 13 Agustus 2005, meliputi perairan bagian barat Sumatera Utara & Barat, seluruh perairan Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka, Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan dibatasi garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik dengan angka koordinat tertentu.
Kepala Kantor PLP Kelas I Tanjung Priok, Capt Wahyu Prihanto mengakui, jika mengacu pada tupoksi pengawasan di area operasional PLP Tanjung Priok, memang dibutuhkan peremajaan sarana prasarana serta pendidikan SDM (kompetensi dan sertifikasi). Peremajaan sebagai upaya UPT Ditjen Hubla Kemenhub tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja terkait aspek keselamatan pelayaran.
“Kami melaksanakan pembinaan personil di UPT khususnya wilayah Jakarta. Tim Quick Respon PLP Tanjung Priok melakukan sosialiasi dan edukasi, termasuk menyediakan fasilitas bagi sarana pendidikan para personil UPT lainnya,” terang Kepala Kantor PLP Kelas I Tanjung Priok, Capt Wahyu Prihanto kepada Maritimnews di Jakarta, Rabu (27/10).
Adapun sarana dan prasarana vital yang dimiliki Kantor PLP Tanjung Priok, yakni 13 unit kapal patroli dan 3 Rigid Inflatable Boat (RIB) dengan rincian kapal kelas 1 sebanyak 2 unit, kapal kelas 2 sebanyak 10 unit, kapal patroli kelas 3 sebanyak 1 unit, dan RIB 3 unit. Khusus sarana kapal patroli terdapat dua unit yang sudah memasuki kondisi 45% (proses penghapusan).
“Kami punya target untuk membangun dan penyediaan kapal patroli baru milik PLP Tanjung Priok pada tahun 2023 mendatang, itupun kalau usulannya terkait anggaran pada tahun depan disetujui Pusat,” pungkasnya.
(Bayu/MN)