Published On: Thu, Nov 25th, 2021

Tak Layak Disidangkan, Persidangan Terdakwa Pemalsuan Dokumen Kapal Tetap Berjalan di PN Tegal

 

Ahli Hukum Pidana, Prof Azmi Syahputra (kanan) bersama Penasihat Hukum Sri Dewi, Binton Sianturi (kiri) di Pengadilan Negeri Tegal, Rabu (24/11).

Tegal (Maritimnews) – Sri Dewi, warga Jalan Blanak Tegalsari Kota Tegal, terdakwa pemalsuan dokumen kapal disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Rabu (24/11). Sejauh ini, perbuatan terdakwa belum ada yang dirugikan, walaupun sejatinya Dewi dinilai tak layak disidangkan.

Hal itu dikatakan oleh Ahli Hukum Pidana, Prof Azmi Syahputra dari Fakultas Hukum Trisakti di PN Tegal usai persidangan. Menurutnya, pemalsuan dokumen selama tidak digunakan dan tidak ada yang dirugikan maka kasusnya tidak layak disidangkan.

“Jadi proses jual beli itu, tidak hanya narasi. Kalau kasusnya ada kapal, bagaimana sebuah akta tapi tidak ada wujud kapalnya atau fungsi utamanya obyek dari surat itu. Surat yang dibuat, objeknya tidak ada maka batal. Kecuali semua ada maka bisa difungsikan,” jelasnya kepada awak media.

Prof Azmi menilai ada kesesatan fakta dalam perkara ini. Seharusnya polisi dan jaksa harus cermat, sebab semestinya mereka harus melakukan edukasi dalam perkara ini.

“Makanya agar berhati- hati kepada penegak hukum sehingga tidak ada peradilan yang kurang tepat diuji dan terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, pengacara terdakwa Dewi, Binton Sianturi menambahkan bahwa perbuatan terdakwa justru dilakukan oleh terdakwa atas permintaan suaminya atau yang tak lain adalah pelapor perkara ini.

“Bagaimana bisa dituntut jika dokumen itu tidak pernah digunakan,” bebernya.

Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Edi Suwitno, yang mengaku bahwa saksi tidak pernah membangun kapal yang diinginkan oleh pelapor. Namun justru yang membayar adalah terdakwa.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Sodik SH, sebelumnya mendakwa  terdakwa Sri Dewi telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. Hal tersebut dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya.

“Bahwa atas perbuatan terdakwa, maka mengakibatkan saksi Budi Santoso (suami terdakwa) mengalami kerugian sekitar Rp2,1 miliar. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP,” ungkap Nur Sodik.

Terdakwa didakwa dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP. Perkara pidana atas nama terdakwa Sri Dewi, warga Jalan Blanak Tegalsari Kota Tegal. Persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tegal dengan agenda mendengarkan keterangan saksi a de charge (saksi meringankan) dan juga untuk memeriksa dan mendengar keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa melalui penasihat hukumnya Binton Sianturi SH.

Dalam pemeriksaan para saksi saksi yang mana saksi adalah orang yang sudah bertahun tahun menjadi pengurus kapal terdakwa Sri Dewi dan suaminya atau saksi pelapor tidak ada satu saksipun yang mengetahui atau melihat bentuk fisik dari kapal KM Alam Jaya Mina 01 yang dipermasalahkan dalam perkara ini.

Pada akhir persidangan tadi, terdakwa melalui penasihat hukumnya Binton Sianturi SH dari kantor hukum Binton Sianturi. & Associates yang berkantor di bilangan Menteng Jakarta ini mengajukan dua permohonan. Yang pertama memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk melakukan musyawarah dan membuat penetapan agar saksi pelapor Budi Santoso ditahan karena telah melanggar sesuai dengan pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) yaitu memberikan keterangan bohong di atas sumpah di hadapan persidangan meski sudah diingatkan.

Permohonan kedua, memohon ke majelis untuk menggunakan wewenangnya sesuai pasal 190 KUHAP untuk menetapkan terdakwa di luar penahanan sampai sidang pemeriksaan perkara ini selesai dilakukan di pengadilan negeri Tegal. Mengingat Peraturan Mahkamah agung juga mengingat Pedoman No 1 tahun 2021 yang memberi perhatian khusus terhadap perkara perempuan dan anak.

Penasihat hukum dalam permohonannya juga mendasari pada alasan subjektif yang ada pada diri terdakwa, bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari dua orang anak yang masih butuh perhatian dan bimbingan seorang ibu, salah satunya anak balita yang masih berusia empat tahun. (*)

 

 

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com