Published On: Fri, Jan 28th, 2022

Mengupas Integrasi Layanan Jasa Angkutan Perairan dan Perpajakannya

 

Ilustrasi Foto: Dalam mencapai poros maritim dunia, Indonesia perlu pecahkan tumpang tindih peraturan maritim

 

Oleh: Dr Dayan Hakim NS*

Bisnis di pelabuhan itu ribet katanya. Semua perlu ijin ini dan itu. Mau bikin begini harus ada ijin, mau bikin begitu harus ada surat rekomendasi. Pelabuhan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu memang menjadi daya tarik bisnis yang tidak akan pernah sirna. Pemerintah RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No.59 tahun 2021 tentang Usaha Jasa Angkutan Perairan yang diterbitkan tanggal 16 Juni 2021 untuk menata ulang 16 bidang usaha dilingkungan Jasa Angkutan Perairan ditambah Jasa Survei Kelas Kapal menjadi 17 bidang usaha. Masing-masing bidang usaha harus mengajukan ijin usahanya masing-masing secara terpisah.

Penerbitan Peraturan ini diperlukan sebagai upaya penyederhanaan pengaturan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dan untuk mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Diharapkan Permen ini dapat menjadi simplifikasi beberapa peraturan menteri ke dalam satu peraturan menteri secara komprehensif. Permen ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran untuk melakukan penyesuaian pengaturan demi kelancaran kegiatan usaha jasa angkutan di perairan.

Adapun 17 bidang usaha tersebut adalah, (1) Usaha angkutan laut penumpang dan Usaha angkutan laut barang, (2) Usaha angkutan laut khusus, (3) Usaha Jasa Terkait Pelayaran, (4) Usaha Bongkar Muat Barang (stevedoring), (5) Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding), (6) Usaha Penyewaan Peralatan atau Peralatan Jasa terkait angkutan laut, (7) Usaha Tally Mandiri, (8) Usaha Depo Peti Kemas, (9) Usaha Pengelolaan Kapal (ship management), (10) Usaha Perantara Jual/Beli/Sewa Kapal (ship broker), (11) Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning), (12) Usaha Keagenan Kapal (shipping service), (13) Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal, (14) Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, (15) Badan Usaha Pelabuhan, (16) Usaha Pengelolaan Terminal (Terminal Management) ditambah (17) Jasa Survei Kapal yang khusus diberikan kepada PT BKI (Persero).

Dampak dari Permenhub tersebut sangat signifikan terhadap lalu lintas angkutan barang. Sebagai contoh dalam Ayat 5 butir (3) dan (4) disebutkan bahwa kegiatan bongkar muat pada terminal multi purpose dan terminal konvensional dapat dilakukan oleh Badan Usaha bongkar muat barang melalui kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapat konsesi dalam rangka pemberdayaan UKM dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha. Dengan adanya pasal ini diharapkan tidak ada lagi rebutan muatan antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan 265 perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ada beberapa hal lain yang telah ditata ulang dalam Permenhub ini. Diharapkan dengan terbitnya Permenhub tersebut dapat mengatur tata kelola berusaha di pelabuhan secara tertib dan tidak menang-menangan. Hal ini perlu untuk menghadapi monopoli perusahaan pelabuhan Pelindo Pasca Merger. Jangan sampai sikap arogan dan sewenang-wenang dari pegawai Pelindo menimbulkan kemacetan arus barang di Pelabuhan.

Menindaklanjuti Permenhub tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha logistik terlebih pengusaha yang memiliki beberapa bidang usaha di pelabuhan. Hal ini juga sekaligus menjawab tantangan Integrasi Supply Chain Management yang sudah banyak diterapkan oleh perusahaan manufaktur. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pengusaha logistik adalah integrasi layanan logistik menjadi one stop service logistic provider. Dari sisi perusahaan manufactur yang telah menerapkan Integrasi Supply Chain Management telah banyak melakukan pengurangan petugas logistik internal. Mereka tidak mau dibuat pusing dengan urusan truk, pelabuhan, bea cukai, pajak karantina dan sebagainya. Perusahaan logistik harus siap menjawab tantangan tersebut. Integrasi Supply Chain Management telah banyak merubah SOP dan struktur organisasi distribusi di perusahaan manufaktur.

Integrasi layanan anak usaha ditambah dengan kemitraan bersama perusahaan lain dapat menjawab tantangan dari perusahaan manufaktur dalam mewujudkan sistem satu layanan logistik. Pemasaran bersama dengan prinsip saling menguntungkan dapat menghemat biaya operasional dan mencegah perang tarif. Selama ini yang terjadi, perusahaan logistik baru mencari mitra bila sudah dapat pekerjaan. Padahal jelas dalam Permenhub diatas yang mengatur masing-masing bidang usaha di pelabuhan dan tidak boleh tumpang tindih. Dengan sistem satu layanan maka perusahaan manufaktur tidak perlu menghadapi banyak mitra dalam tiap-tiap kegiatan logistik.

Disamping integrasi layanan, perusahaan logistik juga dapat melakukan integrasi keuangan dan penagihan dengan menerapkan one bill system. Sistem penagihan satu atap tersebut dapat meningkatkan efisiensi aspek keuangan dan mencegah kebocoran di lapangan. Konsep yang dipergunakan dapat berupa Reimbursement ataupun reinvoicing selama konsisten diterapkan baik dalam pembukuan maupun penagihan serta didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Reimbursement maksudnya adalah seluruh pengeluaran dari masing-masing biaya ditagihkan kepada pelanggan ditambah fee pengurusan. Invoice yang diterbitkan hanya sebesar fee dan jasa konsolidasi muatan saja. Pembayaran dari pelanggan dicatat sebagai uang titipan dan diteruskan ke masing-masing mitra kerja. Reinvoicing maksudnya seluruh pengeluaran digabung menjadi satu tagihan. Pembayaran dari pelanggan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan usaha. Pengeluaran kepada mitra dibukukan sebagai hutang usaha.

One bill system membutuhkan transparansi dan sikap saling percaya baik dengan mitra usaha maupun dengan anak usaha sendiri. Saat ini sudah banyak sistem aplikasi keuangan logistik yang dapat mengakomodir kebutuhan one bill system tersebut. Sistem aplikasi ini juga dapat melakukan monitoring antara anggaran proyek dengan realisasi invoice yang diterbitkan oleh mitra usaha atau anak usaha. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan hanya ke satu rekening bank saja sudah menyederhanakan sistem keuangan di perusahaan pelanggan. Pembayaran tersebut dibukukan sebagai uang titipan untuk selanjutnya diteruskan ke masing-masing pihak.

Meski demikian, yang perlu diperhatikan adalah aspek perpajakan dari masing-masing jenis usaha tersebut. Dirjen Pajak selama ini hanya membedakan jenis usaha tersebut kedalam 4 pengelompokan jenis perpajakan. Yang pertama adalah Usaha Jasa Angkutan Laut Barang yang dikenakan PPh pasal 15 sebesar 1,2% untuk dalam negeri dan 2,64% untuk luar negeri. Sedangkan untuk PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.41/PMK.05/2020 ditetapkan bahwa perusahaan pelayaran dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD).

Perlakuan perpajakan ini berbeda pada Badan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding). Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 diatur bahwa bidang usaha freight forwarding adalah Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Trucking dan Pergudangan. Perusahaan freight forwarding dapat memilih antara konsep reimbursement maupun reinvoicing. PPN dikenakan 1% dari nilai invoice yang diterbitkan tergantung konsep mana yang diterapkan oleh perusahaan freight forwarding tersebut. Demikian pula PPh pasal 23 dikenakan 2% dari nilai invoice yang diterbitkan. Perlakuan khusus ini diperlukan bagi perusahaan freight forwarding yang mengatur tata layanan pengiriman barang dengan berbagai mitra usaha. Syaratnya perusahaan tersebut harus memiliki KLU Jasa Pengurusan Transportasi.

Khusus untuk transportasi yang sifatnya transfer dari seaport ke dryport disebabkan status barang belum ada clearance dari pihak Bea Cukai, BC 1.1 dan dalam pengawasan Bea Cukai dengan sarana GPS tracing dari Geo-Fenching maka PPN-nya dibebaskan. Hal ini merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kemacetan dwelling time di pelabuhan laut dan mengembangkan beberapa kawasan industri terintegrasi dengan model Hub (pelabuhan laut) and spoke (pelabuhan darat). Dengan pembebasan PPN tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik dalam ekspor dan impor.

Pengelompokan ketiga adalah untuk Badan Usaha Bongkar Muat Barang (PBM/stevedoring). Prinsip yang dipergunakan sama, dapat berupa Reimbursement maupun reinvoicing. Mengacu pada SE DJP No.16/PJ.32/1990 untuk jasa bongkar muat barang dikenakan PPN sebesar 10% dari total invoice. Disisi lain, mengacu pada S-1013/PJ.313/2005 maka untuk jasa bongkar muat barang tidak termasuk Objek PPh pasal 23.

Perlakuan perpajakan untuk Badan Usaha Jasa Keagenan Kapal (shipping service) dan Badan Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning) sangat berbeda dengan ketiga bidang usaha sebelumnya. Masih memakai prinsip Reimbursement maupun Reinvoicing maka untuk PPN dikenakan sebesar 10% dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari invoice yang diterbitkan. Untuk perusahaan yang memakai pola reimbursement maka seluruh pengeluaran kepada pihak mtra dibukukan sebagai uang muka kerja dan pembayaran dari pemberi kerja dibukukan sebagai uang titipan.

Perbedaan perlakuan perpajakan ini harus dicermati oleh perusahaan logistik yang berada dalam satu group usaha. Sudah saatnya perusahaan menata ulang sistem pengelolaan keuangan grup perusahaan dan membuat sistem penagihan satu pintu (one stop service logistic provider). Banyak keuntungan yang diperoleh dari sistem penagihan satu pintu seperti ini antara lain penghematan collection cost, cost control, menghindari double taxation dan penyegaran arus kas. Pengguna jasa juga lebih senang karena hanya menghadapi satu pihak saja dan tidak merasa dikeroyok seperti yang terjadi selama ini.

Namun hal tersebut diatas berbeda perlakuannya ketika menghadapi perusahaan multi moda. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2011 menetapkan satu badan usaha multi moda yang sekaligus mengurus jasa transportasi (minimal 2 jenis angkutan), pergudangan (warehousing), konsolidasi umum (freight forwarding), penyediaan ruang muatan (stevedoring) dan kepabeanan (PPJK). Di dalam pengelolaan online single submission (OSS) belum terdapat nomor KLU badan usaha multi moda tersebut. Demikian juga halnya dengan pengelompokan KLU di Dirjen Pajak.

Sebenarnya SIUP multimoda tidak diperlukan apabila perusahaan dalam satu group dapat membuat penatalayanan dengan one stop service logistic provider. Integrasi layanan tersebut juga perlu diikuti juga dengan sistem one bill. Sistem aplikasi komputer akuntansi yang memadai amat diperlukan untuk mendukung layanan logistik tersebut. Tidak perlu harus investasi SAP karena saat ini sudah banyak dijual sistem aplikasi komputer akuntansi yang setengah jadi sehingga tinggal memodifikasi seperlunya saja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan konsorsium layanan logistik sudah mendesak dalam mendukung prinsip one stop service sekaligus menjawab tantangan dari pelanggan yang sudah menerapkan Integrasi Supply Chain Management. Penerapan one bill service dapat meningkatkan efisiensi layanan dan memonitoring anggaran kerja bagi perusahaan logistik. Permenhub No.59 tahun 2021 telah mengakomodir kebutuhan kedua pihak dalam menata ulang layanan jasa angkutan perairan. Perbedaan perlakuan perpajakan untuk tiap jenis layanan jasa angkutan dapat diatasi dengan melakukan integrasi sistem keuangan pada konsorsium layanan logistik yang dibentuk. Penerapan hal tersebut diatas diharapkan dapat membuat perusahaan logistik semakin kompetitif dan ujungnya dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan ekspor Indonesia ke mancanegara.

 

*Penulis adalah Praktisi Logistik Nasional

 

 

 

 

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com