IKPPNI Minta Pelaksana Tugas Dirjen Hubla Segera Didefinitifkan

Jakarta (Maritimnews) – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Capt. Mugen Sartoto mendapat banyak apresiasi dari sejumlah pihak. Pasalnya, sejak dirinya menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Hubla berbagai pelayanan publik yang diemban oleh instansi ini cenderung membaik.

Ketua Umum Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) Capt. Dwiyono Soeyono menilai bahwa sudah seharusnya Capt. Mugen Sartoto menjadi definitif Dirjen Hubla karena memiliki terobosan dan ketauladanan yang baik.

“Tentunya kita semua sudah faham apa yang diharapkan masyarakat dalam mutu standar pelayanan publik yang baik. Dan tentunya contoh baik demikian adalah perlu secara minimal dipertahankan, akan lebih baik lagi bila status pejabat “sementara” Dirjen Perhubungan Laut secara bijak dirubah saja menjadi SK pejabat tetap,” ungkap Capt. Dwiyono kepada Maritimnews, Jumat (29/4)..

Menurut dia, berdasar asas pelayanan publik yang tertuang di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, pemerintahan wajib untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu.

diperlukan suatu sistem yang menjadi standar pelayanan publik yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

“Maka diperlukan suatu sistem yang menjadi standar pelayanan publik sebagai tolok ukur. Itu akan menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban. Lagi pula menjadi janji kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” jelasnya.

Sebagai orang yang malang melintang di dunia pelayaran dan banyak berhubungan dengan Ditjen Perhubungan Laut, ia merasakan betul terkait rumitnya birokrasi dan masih jauhnya mutu pelayanan publik.

Namun di bawah pimpinan pejabat sementara Dirjen Hubla sekarang, sedikit demi sedikit perubahan ke arah baik sudah dilakukan

“Contoh sederhana yang diberikan dengan prinsip lead by sample adalah, setiap komunikasi melalui media text whatsapp tidak sampai 1 menit sudah langsung direspons secara positif. Saat ingin jumpa tatap muka pun, masyarakat dengan mudah diterima dan dilayani aspirasinya secara ramah tanpa kesan jaim,” ungkapnya lagi.

Masih kata Capt. Dwiyono, hal demikian adalah kelangkaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di direktorat terkait.

‘Setelah sedemikian bertahun-tahun kami sebagai masyarakat maritim niaga berinteraksi dengan beberapa lembaga kementerian termasuk Kemenhub, saat ini menjadi suatu kemewahan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan,” ujarnya.

Capt. Dwiyono menegaskan bahwa pertimbangan yang ada saat ini adalah untuk kepentingan negara secara produktif dengan menciptakan kondisi kondusif dan harmonis di antara semua pemangku kepentingan karena terakomodir dengan baik akibat dampak positif dari komunikasi yang interaktif responsif dari pejabat negara.

“Bila memang tidak demikian sesuai harapan masyarakat seperti di atas dengan munculnya figur pejabat lain yang ditunjuk, tentunya para pemangku kepentingan tetap berharap pejabat Dirjen Perla yang diamanahkan jabatan tetap memiliki standar mutu pelayanan masyarakat yang sama,” bebernya.

Ia kembali menegaskan bahwa pelayanan yang baik tentu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan stakeholder, mencakup output, human, proses, dan sarana prasarana, dan

selalu berubah pada sesuatu yang dianggap bermutu saat ini, bisa dianggap kurang di masa yang akan datang.

“Penerapan sistem manajemen mutu memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Pesan masyarakat yang coba disampaikan adalah siapa segera tertular dengan perilaku yang baik dan luhur seperti ini? Selamat berkarya petugas negara, untuk negeri maritim kaya tercinta,” pungkasnya. (*)