Konferensi Pertama Analisis Papua Strategis 2022 Didukung Kemenlu, Kemenhub dan ATR/BPN

MN, Biak – Kegiatan Konferensi Pertama Analisis Papua Strategis yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI di kota Biak pada tanggal 28 – 30 April 2022 mengusung 3 (tiga) tema, terbagi kedalam Forum besar yaitu, Forum Bisnis, Forum Transportasi dan Forum Masyarakat Adat dan Agama melalui topik menarik seperti, materi tanah adat, peluang investasi, bisnis shipping serta tol laut.

Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar dalam pidato pembukaannya mengajak peserta konferensi untuk berhenti mengkritisi dan menghujat tetapi sebaiknya padukan cara pandang, masukkan, pemikiran, sehingga membangun suatu sinergi kuat dan terus menyempurnakan, mempercepat, memperkuat pembangunan Papua. Sehingga menuju Papua yang sejahtera, Papua yang maju dan Papua yang dibanggakan.

Selaras tiga isu besar yang dibahas dalam konferensi tersebut, ditapuk sebagai tamu kehormatan menyampaikan materi terkait tanah adat, yakni Dr M Adli Abdullah, SH, MCL (Staf Khusus Menteri ART/BPN) menegaskan materi tentang Strategi Pembangunan Sosial Budaya di Papua Menjamin Kepastian Hukum Atas Hak Tanah Adat di tanah Papua, sekaligus menjadi sesi yang banyak peminatnya.

“Perhatian yang diberikan kepada Papua sangat serius dengan lahirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Percepatan pembangunan tidak boleh melepaskan akar rumput orang Papua. Kesalahan pendekatan terhadap tanah dapat menyebabkan pembunuhan, dan cukup terkenal di Papua adalah kayu palang,” ujar Dr Adli dalam materi paparannya.

“Konstitusi negara Republik Indonesia itu mengakui hak-hak masyarakat adat sepanjang masih hidup dan berkembang dan wajib dilindungi negara. Orang Papua harus diuntungkan karena punya UU khusus, yaitu pertama UU no.21 tahun 2001 dan direvisi UU no 2 tahun 2021 yang juga mengatur hak-hak masyarakat adat Papua,” tegasnya.

Pada kesempatan sama, hadir sebagai tamu kehormatan dan Narasumber dari Kementerian Perhubungan yang mewakili Menteri Perhubungan;  Mayjen Mar TNI (Purn) Buyung Lalana, SE (Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga) dengan tema materi transportasi membahas secara explisit isu peluang tantangan investasi multi moda transportasi Papua dan Papua Barat serta peran tol Laut sebagai poros maritim dunia.

Dalam paparannya Buyung Lalana mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Strategis Nasional Tol Laut yang tujuan hadirnya program tersebut adalah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan di wilayah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan)

Turut hadir dan menyampaikan materi melalui daring, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Prof Wihana Jaya Kirana.

“Arahan Presiden mulai dari daerah pinggiran menjadi prioritas terutama wilayah Papua dan Papua Barat dikawasan timur Indonesia. Berbagai ketimpangan pembangunan di kawasan wilayah timur harus diberikan suatu solusi dan penyelesaiannya dengan peluang investasi transportasi dan bussines shipping,” terang Prof Wihana.

Selain Prof Wihana, hadir secara daring dari ICRP Ustad Achmad Nurcholis bersama Pdt Franky Tampubolon, S.Th dan Alyssa Wahid dari Gusdurian, Romo Johannes Hariyanto mewakili Ketua Umum PGI Ronald Ricard serta tamu kehormatan lainnya, Komisaris PT KAI dan juga sebagai Widyaiswara Utama dan sebelumnya Staf Ahli Kemenhub Bidang Multimoda dan Keselamatan Transportasi, Dr Cris Kuntadi, CA, CPA, QIA.

(Bayu/MN)