Tim Bank Indonesia Kunjungi KSOP Jayapura, Bahas Potensi Usaha Jasa Sektor Kepelabuhanan & Tol Laut Papua

MN, Jayapura – Tim Bank Indonesia melakukan kunjungan kerja ke UPT Ditjen Hubla Kemenhub terkait partisipasi Syahbandar dalam pelaksanaan kegiatan Liaison 2021. Kunjungan Tim Bank Indonesia tersebut bertujuan mewawancarai pihak KSOP Kelas IV Jayapura mengenai prospek kondisi dan potensi Usaha Sektor Angkutan Laut tahun 2022 di Papua.

“Adapun hasil dari kunjungan Tim BI akan menjadi informasi yang diperlukan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan,” jelas Asisten Direktur Tim Implementasi Kebijakan Daerah Provinsi Papua, Darmawan Tohap B Hutabarat selaku Ketua Tim BI didampingi Plt Kepala KSOP Jayapura, Willem Thobias Fofid di Jayapura, Rabu (3/8).

Willem Thobias Fofid menyampaikan beberapa informasi data terbaru bagi Tim Bank Indonesia, diantaranya pemaparan tentang usaha jasa terkait kepelabuhanan, Tol Laut Papua, kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha, pendampingan dan sosialisasi keselamatan pelayaran, serta informasi kegiatan operasional pelabuhan beberapa wilayah di Kabupaten Yahukimo.

Termasuk pemaparan wilayah kerja KSOP Jayapura yang sesuai PM 76 Tahun 2018 terbagi menjadi 4 wilker, yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Holtekamp, Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Demta.

Khusus usaha jasa terkait kepelabuhanan di pelabuhan Jayapura, terdapat 8 jenis usaha jasa kepelabuhanan yang kini sudah berjalan dari 14 jenis usaha jasa kepelabuhanan yang ada di Indonesia.

Sedangkan usaha jasa terkait kepelabuhan yang terdapat di Jayapura tercatat sebanyak 9 Perusahaan Pelayaran, 1 Perusahaan Keagenan Kapal, 9 Perusahaan Bongkar Muat, 31 Perusahaan Jasa Transportasi, 1 Perusahaan Tally Mandiri, 2 Terminal Khusus/Tersus dan 1 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS dan 2 Koperasi TKBM yang berada di pelabuhan Jayapura dan pelabuhan Depapre.

Sementara untuk pengembangan pendirian usaha jasa Depo Peti Kemas dan Pengelolaan Terminal Peti Kemas masih berproses, dimana jumlah usaha jasa terkait kepelabuhanan sampai pada Juli tahun 2022 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021.

Willem menerangkan, saat ini terdapat penambahan regulasi dalam syarat pengelolaan usaha jasa terkait angkutan di perairan, sektor kepelabuhanan dan bisnis pelayaran di wilayah kerja KSOP Jayapura, yakni menerapkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Implementasi UU Otonomi Khusus Papua yang mengedepankan kontekstual hadirnya Orang Asli Papua dalam penyelenggaraan Business Shipping.

Selain itu diharapkan memiliki implikasi terhadap efektivitas program pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, CSO serta masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Kemudian paparan untuk penyelenggaraan Layanan Tol Laut, lanjut Willem, program Tol Laut meningkat menjadi 12 Trayek yang khusus melayani wilayah Papua dan Papua Barat dari total 34 Trayek di seluruh Indonesia pada tahun 2022.

Adapun layanan Tol Laut di Papua dan Papua Barat menyinggahi 30 Pelabuhan singgah dan 7 (tujuh) pelabuhan pangkal dengan model pengembangan sebagai Pelabuhan Hub, yaitu Pelabuhan Merauke. Termasuk juga pengembangan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura sebagai Hub di utara Papua.

Hadir dalam diskusi itu, tim kegiatan Liaison 2022, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Asisten Direktur Tim Implementasi Kebijakan Daerah Provinsi Papua, Darmawan Tohap B Hutabarat, Manajer Fungsi Data Statistik dan Ekonomi Keuangan Provinsi Papua, Rivky Rasyid serta Asisten Manajer Fungsi Data Statistik dan EKonomi Keuangan Provinsi Papua, Angga N Pradana

Dari tim KSOP Kelas II Jayapura yang mendampingi Plt Kepala KSOP Kelas II Jayapura antara lain, Kasubag TU Theresia Londong, PH. Kasi SHK Daniel Ronsumbre, Tim Ahli Penyusun Rencana Induk Pelabuhan Semuel Yabes Nenobais, Ketua Tim Pemaduan Piethein Manuaron, Tim Teknis Usaha Jasa Terkait Jan Imbiri, Pembina TKBM Markus Uruwatuw dan Marine Inspector Capt Ghersom Picanusa.

(Bayu/MN)