Joint Operation dan Polemik KSO TPK Koja

Jakarta (Maritimnews) – Polemik permasalahan antara Manajemen dan Serikat Pekerja KSO TPK Koja mengenai jasa produksi (Jaspro) Pekerja masih berlangsung. Tidak ada penyelesaian berarti, terkesan hanya lips service belaka. Bahkan tertutupi adanya gaung merger atau joint operation JICT dan TPK Koja yang kedepannya pasti akan menyelaraskan pasal-pasal PKB (Perjanjian Kerja Bersama).

Seperti telah diketahui bersama, bahwa masalah Jaspro Pekerja TPK Koja, dari sisi Manajemen mengacu pada PB (Perjanjian Bersama) sedangkan Serikat Pekerja (SP) tetap sesuai komitmen untuk mengikuti pasal PKB yang masih berlaku.

Menanggapi polemik di salah satu terminal petikemas terbesar di Indonesia tersebut, Pengamat Usaha Kepelabuhanan, Sugeng Haryo mengatakan, mengatasi permasalahan internal antara Manajemen dan SP harus didasari sebuah kesepakatan termasuk memenuhi hak Pekerja TPK Koja. Untuk itu dibutuhkan ruang dialog agar dapat mengakomodir semua kepentingan, khususnya soal kinerja perusahaan demi kelancaran arus barang di pelabuhan Tanjung Priok.

“Bicara polemik internal TPK Koja terkait Jaspro, sebaiknya para pemilik segera mengambil keputusan yang win-win solution sebab selama ini di terminal petikemas Koja tidak pernah terdengar kabar negatif dari sisi pelayanan bongkar muat,” terang Sugeng Haryo kepada Maritimnews di Jakarta, Senin (10/7).

Sugeng Haryo menegaskan, kondisi KSO TPK KOJA seharusnya tidak dilihat sebatas pada aspek hubungan industrial/hukum ketenagakerjaan. Poin terpenting adalah kewajiban bagi semua pihak untuk melakukan segala upaya atau tindakan yang dianggap perlu, penting dan tetap memperhatikan aspek objektifitas den akuntabilitas dalam rangka mendukung produktivitas/kinerja dan kesejahteraan pegawai beserta keluarga, baik yang bersifat preventif dan korektif.

“SP dan Manajemen TPK Koja dapat duduk bersama secara informal guna mendapatkan solusi terbaik bagi perusahaan, tentu didasari komitmen untuk berjuang sesuai dengan koridornya masing-masing dan tetap menjaga kondusifitas serta dialog sosial yang bermakna,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)