Tolak Zonasi Tangkap, Nelayan Indonesia Bersatu Tuntuk Revisi Peraturan Pemerintah

Relawan Angkatan Muda Prabowo (Ampera) menggelar diskusi terbuka dalam format Sarasehan di Kumpul Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan (10/1).

Forum yang mengambil tema “Penangkapan Ikan Terukur Harus Memberi Keadilan dan Kesejahteraan Nelayan” ini, menghadirkan Dewan Pakar KPPMPI Muhamad Karim, Komunitas Nelayan Tulungagung Budi Santoso, Ketua Umum Nelayan Tapian Negeri Halwani, Ketua Umum KNTI Jakarta Utara M. Riza Maulana, Wakil Ketua Umum KPPMPI Hendra Wiguna, serta perwakilan Komunitas Nelayan Pulau Sinjai Muhammad Jefry. 

Diskusi panel yang digelar sebagai tanggapan atas rencana diterapkannya kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) oleh pemerintah yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya para nelayan kecil dan menengah. Masalah utama dalam kebijakan ini ialah dibatasinya akses para nelayan dalam sistem zonasi dan akses laut dengan wilayah tangkapan hanya sampai 12 mil. Hal ini tentu saja dianggap memberatkan bagi para nelayan tersebut di mana jarak tersebut tentu saja tidak cukup untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan kecil. 

“Bahkan di beberapa daerah nelayannya sudah tidak mungkin lagi mengharapkan ada hasil tangkapan dalam jarak 12 mil itu,” ungkap Ketua Relawan Ampera Makbul Muhammad.

Selain itu, ada pula masalah penerapan Vessel Monitoring System (VMS) yang bertujuan untuk memantau posisi kapal nelayan. Namun penerapan alat ini dirasa sangat memberatkan bagi mereka. Dengan biaya pemasangan mencapai Lima Belas Juta Rupiah per kapal, tentu akan sangat menguras kantong mereka yang sudah dibebani biaya operasional lainnya yang juga semakin meningkat.

“Para nelayan tradisional ini merasa biaya pemasangan dan pemeliharaan VMS tersebut terlalu tinggi, padahal mereka sudah menghadapi kesulitan ekonomi dan operasional,” tambah pria yang juga menjadi Direktur Marin Nusantara tersebut.

Gelaran Sarasehan ini juga menyinggung kebijakan BBM satu harga yang hingga saat ini belum optimal. Beragam permasalahan masih terjadi di lapangan sehingga para nelayan masih belum menikmati program ini.

Menanggapi berbagai masalah yang terjadi itu,  para peserta Sarasehan ini sepakat mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, segera meninjau kembali peraturan tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS). Peraturan yang ingin ditinjau tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Peraturan Menteri KP tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT.

“Pembahasan peraturan ini harus melibatkan nelayan secara langsung, agar kebijakan yang keluar memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan hidup nelayan kecil,” tukas Makbul.

Lebih jauh, sebagai representasi rakyat kecil, Sarasehan ini mendorong Pemerintah juga harus memastikan distribusi BBM satu harga merata dan harga terjangkau bagi nelayan kecil, dengan penegakan kebijakan yang konsisten.

“Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang sering diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil,” pungkas Makbul.