Jakarta (Maritimnews) – Kondisi pelabuhan Pulau Bai Bengkulu terkendala pendangkalan, dan berdampak pada kelancaran jalur pelayaran. Baru-baru ini Pemprov Bengkulu pada hari Minggu (08/06) harus meninjau langsung kegiatan pengerukan oleh PT Pelindo (Persero) melalui PT Rukindo. Bahkan kritikan pun datang dari Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Bengkulu dan Kemenko Perekonomian yang menilai kinerja tersebut lambat.
Melihat progres kegiatan pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai oleh PT Pelindo (Persero) Regional 2, justru mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Dilansir RRI.co.id, kritik tajam datang dari Wakil Ketua INSA Bengkulu, Edi Haryanto, yang juga anggota DPRD Kota Bengkulu menilai pelaksanaan proyek pengerukan tersebut belum optimal dan perlu evaluasi mendalam.
Menurut Edi Haryanto, pekerjaan pengerukan yang dimulai sejak tanggal 6 Juni 2025 seharusnya menjadi solusi konkret untuk memperlancar aktivitas kapal di Pelabuhan Pulau Baai, namun pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan banyak catatan teknis.
Sementara itu di tempat terpisah,Asdep Kemenko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sriwilanti menegaskan kepada Maritimnews di Jakarta, Kamis (12/06), berdasarkan keluhan Pertamina Patra Niaga di pelabuhan Pulau Bai Bengkulu, kapal suplai BBM terkendala alur yang menyebabkan kapalnya tidak bisa masuk melakukan kegiatan bongkar muat.
“Kami terinfo dari Patra Niaga yang akan suplai BBM, dimana kapal masih belum bisa masuk. Bahkan hari ini kondisi alur makin tertutup. Pakai alat keruk dan metode yang ada malah progres pengerukan yang dicapai tidak signifikan,” pungkasnya.
(Bayu Jagadsea/MN)
