Kunjungan yang dilakukan beberapa hari lalu itu dalam rangka melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara petambak udang Indonesia dan Vietnam (sharing knowledge and experience between Indonesia and Vietnam shrimp farmer).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa potensi perekonomian kemaritiman Indonesia saat ini sangat besar.Berdasarkan data pemerintah, diperkirakan tersedia 1,3 triliun dollar potensi ekonomi kelautan. Namun sayangnya potensi tersebut belum banyak dieksplorasi secara penuh. Diantaranya adalah potensi perikanan dengan konsep aquaculture (bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan, menggunakan air sebagai komponen pokoknya) serta potensi perikanan tangkap.
MN, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan percepatan sertifikasi bagi unit usaha pembudidayaan ikan di Indonesia, khususnya budidaya…
Bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pelatihan teknik budidaya minapadi kepada sedikitnya lima puluh orang petani di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (6/3).
MN, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan strategi berskala nasional untuk pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan. Strategi tersebut…
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa subsektor perikanan budidaya memiliki peluang besar dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebagai gambaran, tahun 2015 yang lalu subsektor perikanan budidaya memberikan kontribusi sebesar 1,41 persen terhadap PDB Indonesia dengan laju pertumbuhan PDB pada tahun yang sama sebesar 15,79 persen di atas laju pertumbuhan PDB sektor perikanan dan PDB Indonesia.
Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan prioritas perikanan budidaya, KKP melalui DJPB mengumpulkan dinas kelautan dan perikanan provinsi seluruh Indonesia bersama dengan direktorat dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup DJPB yang juga diikuti oleh para pembudidaya ikan. Pertemuan bertajuk rapat koordinasi terpadu bantuan pemerintah lingkup DJPB tersebut dilaksanakan di Bogor (20-23 Februari 2018) dan dihadiri oleh 250 orang peserta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) pada tahun 2018 ini fokus melaksanakan program prioritas padat karya. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menghimbau bahwa setiap kementerian harus memiliki program-program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masal, menggerakan ekonomi lokal, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meningkatkan kerja sama dengan institusi pengawas laut lainnya untuk mengamankan dan mengawasi aktivitas pncurian ikan oleh kapal asing yang terjadi di Laut Natuna. Hal ini dikarenakan Laut Natuna yang merupakan bagian dari laut China Selatan serta merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang memiliki potensi ikan lestari cukup besar mencapai 1,2 juta ton.
Setelah menggelar aksi menuntut larangan penggunaan trawl dan seluruh alat tangkap yang dianggap merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membuat aturan yang melarang serta memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna alat tangkap ikan yang merusak tersebut.
