Armada dan Tata Kelola Perikanan Masih Jadi PR Pemerintah

Maritimnews, Jakarta – Perjalanan tahun 2015 menjadi sorotan tajam dalam bidang perikanan Indonesia mengingat masih minimnya armada perikanan dan tata kelolanya yang belum signifikan. Hal terseut disampaikan oleh ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik kepada Maritimnews.com beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penaikan jumlah ikan tidak cukup didukung oleh oleh sumber daya ikan yang banyak di laut tetapi juga harus didukung oleh armada yang memadai dan tata kelola yang benar.

“Soal data resmi mengenai peningkatan jumlah produksi ikan terus kita dalami dan verivikasi, namun tetap kita membutuhkan armada perikanan yang mumpuni dan tata kelola yang baik,” ujar Riza.

Sejauh ini pemerintah mengklaim kurun waktu Agustus 2015 hingga Desember 2015 produksi perikanan mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal itu disinyalir karena adanya El Nino yang dianalisa dapat meningkatkan jumlah ikan di laut. Adapun alasan lain ialah keberhasilan pemerintah dalam memberantas praktek illegal fishing di perairan kita.

Kendati demkian, Riza tidak sepenuhnya yakin bila kondisi armada perikanan dan tata kelolanya belum mendukung.“Nah, pada 2 hal itu kita masih punya soal, armada kita belum memadai. Faktanya sebagian armada ikan kita tidak bisa melaut baik akibat aktivitas illegal maupun terhambat sistem perizinan,” ungkapnya.

Cuaca ekstrem di laut juga mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut lantaran kapal yang dimilikinya tidak tahan dengan terjangan ombak. Selanjutnya menurut pria lulusan Perikanan Undip itu, tata kelola yang menyangkut perizinan harus di-clear-kan agar tidak terjadi salah paham dan konflik yang makin meluas antara nelayan dengan pemerintah.

“Kajian di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) masih harus diperkuat. Skema perizinan baru juga masih belum tersosialisasikan,” tegasnya.

Dari bukti-bukti tersebut, sangat jelas bila perjalanan selama 2015 masih banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah. Sehingga, meskipun ikan melimpah karena perubahan iklim namun tata kelola belum diselesaikan dengan baik akan menjadi nihil.

“Dengan kata lain mungkin benar ikan sedang melimpah baik akibat faktor iklim maupun keberhasilan pemerintah memberantas pencurian ikan. Namun untuk merubah potensi menjadi produksi adalah pekerjaan besar lainnya yang perlu dituntaskan di tahun 2016 ini, khususnya terkait penyelenggaraan armada dan tata kelolanya” pungkasnya.

KNTI sendiri tentunya akan menjadi wadah yang menjembatani antara kepentingan nelayan dengan pemerintah. Selain mendukung segala program pemerintah, KNTI juga kritis dalam pengawalan program yang telah dicanangkan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.