Berikut 9 Gagasan APMI dalam Membangun Nelayan Indonesia

Wasekjen APMI Kaisar Akhir saat mengutarakan gagasannya di Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI dengan tema “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam” di Ruang Pleno Lantai 3, Gedung Nusantara 1 DPR, Rabu (17/2/2016). (Foto: Dok APMI)

Maritimnews, Jakarta –Pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI dengan tema “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam” di Ruang Pleno Lantai 3, Gedung Nusantara 1 DPR, Rabu (17/2/2016), telah memerlukan rekomendasi dari setiap perwakilan lembaga yang hadir guna paripurnanya RUU Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam kesempatan itu, Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) yang diwakili oleh Wasekjennya, Kaisar Akhir mengutarakan gagasan berdasarkan kajian internalnya untuk membangun kehidupan nelayan yang lebih bermartabat. Dengan penuh semangat, lulusan Kelautan IPB itu menuturkan beberapa rekomendasi kritis yang langsung ditampung oleh pihak penyelenggara.

Berikut 9 gagasan APMI yang disampaikan dalam forum yang konstruktif tersebut:

1. Nelayan (perikanan tangkap) merupakan profesi terhormat dan sangat berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Akan tetapi, perhatian negara terhadap nelayan Indonesia dirasa saat ini masih kurang serius, nelayan belum ditempatkan sebagai pekerjaan profesional tersertifikasi dan terorganisasi secara baik serta terdapat sistem regenerasi nelayan secara sistematis dan terukur. Oleh karenanya, APMI merekomendasikan agar seluruh nelayan di Indonesia tersertifikasi dan terorganisasi dengan baik sesuai standar yang nantinya ditetapkan.
2. Terkait sertifikasi dan organisasi nelayan Indonesia, APMI merekomendasikan dalam sertifikasi tersebut, seyogyanya nelayan terklasifikasikan dalam beberapa kelompok/jenis berdasarkan jenis badan usahanya, sumber modalnya dan wilayah penangkapannya, seperti Nelayan Negeri Indonesia (NNI), Nelayan Swasta Indonesia (NSI), dan Nelayan Lokal Indonesia (NLI). NNI merupakan nelayan yang terorganisasi dan digaji oleh BUMN Perikanan. NSI merupakan merupakan nelayan yang terorganisasi dan digaji oleh Perusahaan Swasta Nasional. NLI merupakan nelayan yang tidak digaji oleh perusahaan, modalnya berasal dari pribadi, organisasinya berbentuk koperasi/BUMDes, dan berbasis kearifan lokal.
3. Terkait regenerasi nelayan secara sistematis dan terukur, APMI merekomendasikan ada batas usia kerja bagi NNI dan NSI, misal 22-60 tahun. Setelah itu, NNI dan NSI mendapatkan jaminan masa tua dengan baik. Kemudian, untuk pengisian SDM NNI dan NSI seharusnya memanfaatkan lulusan SMK Perikanan, SMK Kemaritiman, Sekolah Tinggi Perikanan, dan Universitas dengan program studi perikanan tangkap melalui mekanisme magang dan seleksi nasional oleh Pemerintah (BUMN) atau perusahaan swasta.
4. Terkait keberlangsungan NLI, negara perlu hadir dalam penyediaan modal, jaminan keselamatan penangkapan ikan, dan dukungan keamanan mereka dalam menjalankan kearifan lokal yang dianut.
5. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong penggunaan energi terbarukan secara masif oleh kapal-kapal ikan Indonesia, juga kapal-kapal ikan Indonesia seharusnya diproduksi oleh perusahaan/galangan kapal ikan dalam negeri bukan perusahaan/galangan kapal asing.
6. Pemerintah harus mampu mendorong penggunaan teknologi-teknologi pembuatan dan distribusi garam karya anak bangsa Indonesia khususnya para pemuda dalam rangka peningkatan produksi dan kelancaran distribusi garam hingga daerah perbatasan dan terpencil.
7. Kolam-kolam jalur balap dan fotobioreaktor budi daya mikroalga laut perlu dikembangkan secara masif di pesisir Indonesia guna meningkatkan ketahanan pangan dan pakan nasional secara berkelanjutan. Hal ini sangat berguna untuk menyediakan sumber pangan dan pendapatan ketika masa paceklik nelayan.
8. Pemerintah harus menjamin setiap anak nelayan mendapatkan pendidikan yang hingga pendidikan tinggi dan mampu menerapkan ilmunya untuk membangun daerahnya khususnya di bidang perikanan.
9. Nelayan perlu diberdayakan hingga wilayah ZEE dalam kegiatan penangkapan ikan dan budi daya ikan lepas pantai.

Tentunya usulan itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari pihak penyelenggara. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan sangat bangga melihat anak-anak muda yang tergabung dalam APMI ini dan memiliki gagasan yang luar biasa terkait dengan pembangunan maritim Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sementara APMI sendiri merupakan organisasi kepemudaan maritim yang diketuai oleh Reynaldi Bahri Tambunan. Kiprah organisasi ini sejak didirikan dua tahun lalu telah memiliki banyak torehan prestasi terkait pembangunan maritim, di antaranya penulisan buku berjudul 28 Pemikiran Kritis Pemuda Maritim, aktif dalam setiap event maritim dan forum maritim, serta kerap memberikan usulan-usulahan pemecahan masah maritim melalui berbagai media.