Categories: GeopolitikPariwisata

Ini Respons Kemlu Terkait Penghapusan CAIT

Maritimnews, Jakarta – Terkait penghapusan Clearance Approval for Indonesia Teritory (CAIT) atau permohonan kemudahan memasuki wilayah Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyurati Kemenko Maritim dan Sumberdaya sebagai balasan dan tindak lanjut dari surat Kemenko Maritim dan SD no 5/Menko/Maritim/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 lalu.

Dalam surat yang ditanda tangani langsung oleh Menlu Retno Marsudi itu berisi antara lain, Kemlu mendukung sepenuhnya dan siap mengambil peran dalam pelaksanaan kebijakan Presiden RI untuk meningkatkan perekonomian negara, termasuk pengembangan sektor pariwisata.

Selanjutnya, Kemlu juga merujuk pada diberlakukannya Perpres No 105/2015 perihal kunjungan Kapal Yacht asing ke Indonesia, Peraturan menteri Perhubungan No 171/2015 tentang Pelayaran Kapal Yacht Asing serta peraturan Menkeu No 261/KMK/2015 tentang Impor sementara Kapal Wisata Asing dalam prosesi penghapusan CAIT.

Di sisi lain, Kemlu telah berkoordinasi dengan Mabes TNI dan Kemenhub untuk meniadakan pelayanan pengurusan perkapalan atau CAIT untuk Kapal Yacht asing yang berkunjung ke Indonesia.

Sementara Kemlu sendiri tengah membentuk Tim Koordinasi dalam membahas dan mempersiapkan mekanisme pengawasan pergerakan kapal dan orang sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut.

Sudah sewajarnya, permasalahan ekonomi pun jangan mengabaikan permasalahan keamanan. Pasalnya, kunjungan kapal asing ke Indonesia termasuk Kapal Yacht juga dikhawatirkan akan membawa misi-misi tertentu yang mengancam keamanan NKRI. (DIT)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Karyawan APBS Perkara Pengerukan Pelindo Harus Diputus Bebas Demi Hukum

Oleh: Malvin Berimbing, SH., MH . Direktur Eksekutif LBH-BUMN Indonesia sedang berada pada fase penting…

14 hours ago

FSP BUMN Bersatu: Kasus 6 Karyawan PT APBS, Bentuk Kriminalisasi Kejaksaan

Surabaya (Maritimnews) - Tidak ada bukti selama persidangan adanya aliran Dana ke enam Karyawan PT…

14 hours ago

Pilihan Prioritas Pembangunan Dry Port di Provinsi Jawa Tengah

oleh: Dr Dayan Hakim NS, Dosen Tetap Program MM Universitas Jayabaya Dry port (atau pelabuhan…

19 hours ago

Kawasan Industri dan Hilirisasi, Harapan Pelabuhan di Lampung

Bandar Lampung (Maritimnews) - Peran pelabuhan laut sebagai pintu gerbang perdagangan dan perekonomian, membutuhkan keberadaan…

23 hours ago

IPC TPK Dorong Sportivitas Bersama Badminton Competition 2026

Jakarta (Maritimnews) - Komitmen PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) untuk tidak hanya unggul dalam…

1 week ago

Pasca QCC Baru, Tingkatkan Produktivitas Layanan IPC TPK Panjang

Bandar Lampung (Maritimnews) - Kehadiran Quay Container Crane (QCC) tipe Post Panamax di IPC TPK…

2 weeks ago