Perjuangkan Hak Nelayan, PKS Gelar FGD RUU Perlindungan Nelayan

Foto: Suasana Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam” di Ruang Pleno Lantai 3, Gedung Nusantara 1 DPR, Rabu (17/2/2016).

Maritimnews, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam” di Ruang Pleno Lantai 3, Gedung Nusantara 1 DPR, Rabu (17/2/2016). FGD itu diinisiasi oleh PKS guna mendorong percepatan pengesahan RUU tersebut sekaligus menghimpun masukan dari seluruh stakeholder perikanan.

Dalam sambutannnya. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengutarakan bahwa partainya berkomitmen dalam memperjuangkan nasib nelayan sebagaimana halnya dengan nasib petani dan pedagang yang pernah diperjuangkannya. Hal itu pun ditopang oleh luas laut Indonesia yang mencapai 2/3 dari total luas keseluruhan teritorial NKRI.

“Kita sebagai wakil rakyat jangan menutup mata dan telinga terhadap permasalahan yang ada di depan kita. Kita semua tahu bagaimana nasib nelayan kita saat ini yang kondisinya sangat ironis ketika kita melihat betapa luas dan kayanya laut kita,” ungkap Jazuli.

Pria yang pernah menjadi Cagub Banten itu menegaskan bahwa suara-suara nelayan itu harus kita dengar. Dengan hadirnya para pakar dalam FGD ini guna menyerap seluruh hasil-hasil penelitiannya dalam membagun kehidupan nelayan. Selain itu, FGD ini juga mendatangkan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilakukannya.

“Kita datangkan mereka agar sama-sama membahas masalah nelayan ini dan itu saya kira tugas sebagai wakil rakyat yang turut menyuarakan kepentingan nelayan melalai pengajuan RUU ini,” tambahnya.

Para pembicara yang hadir dalam FGD ini antara lain, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin; Kasubdit Pendanaan Nelayan KKP, Arief Winata; pakar Kelautan dan Perikanan IPB, Alan Koropitan; dan pengamat perikanan sekaligus ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin dalam pemaparannya antara lain meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk dapat memanfaatkan budgeting tahun 2015-2016 sekitar Rp13 triliun guna memprioritaskan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

“Kita berharap dengan adanya dukungan anggaran yang cukup besar ini, bukan hanya output maupun kegiatan yang meningkat di KKP. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan kita dapat meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Akmal mengatakan, bahwa fraksinya telah menekankan untuk mengesahkan RUU tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“RUU ini merupakan inisiatif dari fraksi PKS. Dan di Komisi IV kami sudah membahas sejak 2015. Tidak lama lagi akan menyelesaikan pembahasan ini, jadi kita ingin nelayan kita mendapat perlindungan dan perhatian lebih dari negara sebagaimana di sektor pertanian,” tandasnya.

Sementara itu, Arief Winata yang merupakan satu-satunya perwakilan pemerintah dalam diskusi ini mengutarakan  optimalisasi kesejahteraan nelayan melalui skema permodalan serta aspek-aspek yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan nelayan.

“Di antara bagian mengenai peningkatan kesejahteraan nelayan ialah kita melakukan pembinaan agar modal yang diberikan pemerintah tidak habis dalam kebutuhan sehari-harinya. Akan tetapi harus lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi hasil tangkapannya,” terang Arief.

Memang tidak mudah menjalankan skema itu di tengah kondisi saat ini. Di mana peran koperasi nelayan belum banyak berjalan dengan baik dan semestinya. Artinya masih banyak penyelewengan terhadap fungsi koperasi sendiri dan beberapa lembaga jaminan kredit untuk nelayan.

Sedangkan Alan Koropitan menjelaskan lebih mengenai penguatan teknis berkaitan dengan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang tidak dijelaskan dalam UU Perikanan. Hal itu didasari dari bacic imu pengetahuannya dalam bidang Oseanografi.

“Pembagian 11 WPP menurut UU Perikanan tentu berdasarkan karakteristik Oseanografi. Akan tetapi mandat ke Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan undang-undang itu tentang WPP terlalu luas, oleh karena itu berdasarkan tinjauan Oseanografi pula harus dirampingkan dalam konteks daerah perlindungan nelayan,” ulas Alan.

Selanjutnya, menurut Dosen IPB itu, adanya fenomena upwelling seperti saat ini perlu dioptimalkan melalui perangkat aturan yang berbentuk undang-undang.

“Dalam linkage perikanan dan oseanografi kita perlu dibahas bagaimana peningkatan pendapatan nelayan melalu RUU ini. Hal itu pun terkait dengan adanya upwelling dan adanya dampak El Nino dan La Nino,” jelasnya.

Sementara, pembahas terakhir, yakni Ketua KNTI Riza Damanik lebih menyorot masalah kesejahteraan nelayan dari segi hak-hak nelayan, seperti hak konstitusional, perlindungan dan partisipasi. Sehingga RUU ini dianggap sebagai instrument utama dalam merealisasikan hak-hak tersebut.

“Undang –undang ini merupakan suatu perayaan di mana ikan melimpah karena berbagai fenomena yang ada saat ini. Sesuatu yang perlu dirayakan itu berupa lahirnya undang-undang yang menjadi instrument kesejahteraan untuk nelayan,” pungkas RIza.

Sebelumnya, Riza mengingatkan agar penyusunan undang-undang itu juga harus mempertimbangkan aspek kearifan lokal yang ada di Indonesia. Karena hal tersebut sejatinya merupakan cerminan terhadap bentuk-bentuk pengelolaan laut yang memperhatikan kelestarian dan kesinambungan alam.

“Harus ada pengkajian apa kontribusi hukum-hukum adat Indonesia terhadap hukum laut. Kita bisa lihat berbagai kearifan lokal masyarakat kita merupakan praktek-praktek yang baik dalam pengelolaan alam,” ucapnya.

Bersama organisasinya, RIza banyak mengkritisi kebijakan pembangunan reklamasi pantai oleh Pemda DK Jakarta. Selain merusak lingkungan, tindakan itu jelas banyak merugikan kepentingan nelayan.