Robert Mangindaan
Foto: Robert Mangindaan (Kanan). (Dok Adityo)
Maritimnews. Konsep poros maritim dunia yang didengungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK tentunya membawa pengaruh yang besar terhadap pola dan perencanaan dalam pengelolaan potensi maritim untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Faktor penentu dalam pengelolaan tersebut ialah adanya suatu pengetahuan yang tertuang sebagai input dari kebijakan pemerintah untuk menyusun strategi nasional. Ada ungkapan bijak yang sangat terkenal, yaitu knowledge is power, sehingga fungsi intelijen sebagai penyedia knowledge itu menjadi sangat penting dan tak bisa ditawar lagi kehadirannya.
Mengingat poros maritim menjadi suatu kepentingan, fungsi intelijen maritim pun menjadi suatu kebutuhan dalam masa ini. Sehingga, Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus memiliki peran dam membangun visi presiden poros maritim dunia melalui peran dan fungsinya.
Sejak 2013, pengajar Lemhanas RI, Laksda (Purn) Robert Mangindaan telah mengemukakan gagasannya tentang pembangunan intelijen maritim di Indonesia. Dalam penjabaranya, pak Bob biasa akrab disapa menegaskan pentingnya mengetahui makna maritim terlebih dahulu.
“Indonesia belum kenal namanya intelijen maritim karena paham Indonesia tentang maritim belum jelas. Jadi kalau kita bicara intelijen maritim, pertama-tama kita harus cari apa pengertian dan batasan maritim mnurut Indonesia. Nah, intelijen maritim berarti intelijen mengenai ranah itu (maritim-red),” katanya.
Pengertian maritim menurut pak Bob sendiri ialah segala kegiatan mengelola sumber daya baik alam maupun buatan di laut untuk menjadi kekuatan yang punya daya mempengaruhi sikap dan perilaku negara lain. Sedangkan, Indonesia harus mempunyai daya itu dengan menggunakan potensi maritimnya. “Jadi outputnya daya, sekarang bagaimana komponen-komponen yang ada itu dibangun supaya mempunyai daya. Kalau kita bilang ancaman di sini berarti adalah ancaman potensinya atau saat mengelola potensi sumber daya maritim itu,” lanjutnya.
Ancaman dan Kehilangan
Adapun intelijen dihubungkan dengan kegiatan pencarian data dalam konteks perang otak. Jika aktivitas intelijen dimaknakan seperti itu maka intelijen maritim juga dapat dimaknakan dalam konteks itu dalam ranah maritim.
Masih kata Pak Bob, “Tentunya dalam membahas intelijen kita tidak terlepas dari membahas ancaman. Sehingga dari ancaman itu menyebabkan loss (kehilangan-red) terhadap sumber daya maritim,” ulasnya.
Oleh karena itu, tugas utama intelijen maritim berkaitan dengan aktivitas kontra intelijen untuk meminimalisir segala bentuk ancaman di laut. Dalam meminimalisir ancaman, terutama yang datangnya dari luar, pria yang juga menjabat sebagai ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM) itu menjelaskan perlunya prediksi dan kepekaan terhadap segala kemungkinan yang terjadi.
“Ada pihak yang tidak ingin melihat Indonesia kaya. Sehingga kita dibikin loss. Sedangkan intelijen karakternya adalah prediksi untuk beberapa tahun ke depan dan dengan kemampuan sabotasenya harus mampu melihat semuanya, baik niatnya, kemampuannya, dan keadaannya. Itu kalau dikalikan semuanya akan menjadi sebuah ancaman. Tetapi kalau salah satunya itu nol maka ancaman itu tidak ada,” paparnya.
Secara teoritis, ancaman (threat) merupakan hasil perkalian niat (intention), kemampuan (capability), dan keadaan (circumstance). Dalam perkalian, jika salah satunya bernilai nol maka hasilnya akan nol. Terkait dengan tugas intelijen maritim itu, secara wujud (trinity) dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai pengetahuan (knowledge), sebagai kegiatan (activity) yang mencari pengetahuan yang diinginkan, dan sebagai organisasi (organization) yang menyelenggarakan kegiatan untuk mencari pengetahuan yang diinginkan.
“Ketiganya itu saling berkaitan, kalau kita bicara pengetahuan itu berkaitan dengan penyiapan data-data akurat, yaitu itupun terbagi atas data dasar, data aktual dan prediksi ke depan. Kemudian dalam pengetahuan itu kita bagi dulu dimensinya, ada data yg bersifat strategis, taktis, dan operasional, sedangkan dalam organisasi atau kelembagaan, intelijen maritim itu merupakan agregasi dari intelijen angkatan laut, intelijen perhubungan laut, intelijen perpajakan, imigrasi, dan semua itu di laut,” ujarnya.
Bentuk Kelembagaan
Kelembagaan intelijen maritim sebagai wadah organisasi yang diperlukan untuk menampung segala aktivitas yang berkaitan pada bidang intelijen khususnya yang menyangkut kemaritiman dalam mewujudkan Indonesia poros maritim dunia turut menjadi pembahasan dari pak Bob.
“Intelijen Maritim itu kan mengikuti kepentingan, karena hari ini kepentingannya poros maritim maka pertama harus membangun arsitektur kepentingan terkait dengan masalah pelabuhan, pariwisata, perikanan, dan sebagainya. Intelijen Maritim harus mampu melihat dimana ada tempat loss. Kedua arsitektur kepentingan itu dijabarkan dalam kelembagaan. Ketiga, arsitektur mengenai pranata hukum, ini berkaitan dengan Undang-Undang maritim. Dan mengenai Undang-Undang pelayaran yang mengamanatkan Coast Guard, sementara di Undang-Undang kelautan muncul Bakamla. Jadi peraturan terkait penyelenggaran pemerintahan harus dirancang dengan baik, menurut saya itu belum,” terangnya.
Membangun intelijen maritim virtual, bukan perkara yang sulit tetapi bukan pula semudah membalik telapak tangan. Kerangka dasarnya mengacu pada naval intelligence yang dikembangkan secara sistematik agar mampu menampung kepentingan yang lebih besar. Referensinya tidak lagi sebatas military objectives, tetapi sudah pada aras national objective terkait dengan domain maritim.
Pada naval intelligence, yang menjadi pengguna adalah jajaran Angkatan Laut dan paling tinggi adalah Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Tetapi pada intelijen maritim, jajaran penggunanya sudah banyak pihak, yang terkait dengan domain maritim. Bisa saja Menko Kesra, Bappenas, KADIN, beberapa Komisi di DPR RI. Singkatnya—berbagai kementerian, instansi, lembaga, bahkan swasta, perlu mendapatkan pasokan intelijen maritim yang aktual dan akurat.
“Saat ini, pemangku kepentingan ini punya kah divisi intelijen maritim? Yang ada hanya intelijen angkatan laut, tapi dalam prakteknya belum optimal. Akhirnya Indonesia juga harus mengikhlaskan wilayahnya di-cover oleh Singapura. Untuk kita bisa menggantikan peranannya Singapura kita harus punya kepentingan dulu, sekarang apakah ada? Kalau di situ tidak ada bicara pengamanan, jangan mimpi kita ada intelijen maritim,” tandasnya.
Format IMB
Dalam proyeksi pembangunan intelijen maritim, pria asal Manado itu dengan optimis menyatakan hanya butuh satu hari untuk merampungkan itu, asalkan serius dan baik kepentingannya harus disusun terlebih dahulu. Selain itu, ia juga berpendapat, International Maritime Bureau (IMB) merupakan tolak ukur bagaimana lembaga intelijen maritim itu bekerja.
“Kalau ingin tahu bagaimana intelijen maritim bekerja lihatlah IMB (International Maritim Bureau-red) di Kuala Lumpur. IMB itu jadi suatu ukuran bagaimana lembaga intelijen maritim itu bekerja, apakah Indonesia punya seperti itu,” pungkasnya.
IMB merupakan divisi khusus yang merupakan bagaian dari International Chamber of Commerce (ICC) yang didirikan pada tahun 1981 di Kuala Lumpur Malaysia. Badan ini bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan semua tindakan dalam memerangi penipuan maritim. Tugas utama IMB adalah untuk melindungi integritas dari perdagangan internasional dengan mencari penipuan dan malpraktik.
Salah satu bidang utama IMB tentang keahlian dalam penindasan pembajakan karena menyadari bahwa tingkat pembajakan semakin ke sini semakin meningkat, maka dari itu IMB menyediakan layanan otentikasi untuk dokumentasi trade finance.
Hal ini juga untuk menyelidiki dan melaporkan pada sejumlah topik lainnya, penipuan kredit terutama dokumenter, piagam partai penipuan, pencurian kargo, kapal penyimpangan dan penipuan keuangan kapal. IMB juga memiliki tugas untuk mendidik masyarakat dan khalayak yang lebih luas yang terlibat dalam perdagangan. Untuk tujuan ini, IMB menjalankan seri reguler kursus dan program pelatihan yang memiliki silabus luas dan banyak manfaat yang telah terbukti. IMB juga menawarkan jasa konsultasi yang dipesan terlebih dahulu di berbagai bidang seperti kapal dan keamanan pelabuhan.
Jakarta (Maritimnews) - Kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) antara PT Pelindo Regional…
Selain mengusung beberapa agenda seperti visi menjadi lembaga Think Tank teratas di Indonesia, acara juga…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menyatakan kesiapan penuh…
MN, Jakarta - Setelah meratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) atau Keanekanragaman Hayati di Luar…
Medan (Maritimnews) - Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) memastikan seluruh layanan terminal di berbagai…
Jakarta (Maritimnews) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau…