Dorong Kerja Sama Intensif Laut China Selatan, Namarin Gelar Rountable Discussion Bersama Wakil Negara Sahabat

MN, Jakarta – Konflik di kawasan Laut Natuna Utara (Laut China Selatan) yang semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir, memerlukan solusi khusus untuk meredamnya, salah satunya dengan kerja sama yang intensif antar negara yang berkepentingan.

Inilah yang menjadi pokok bahasan Namarin Roundtable 2025 bertajuk ‘Strategic Considerations and Policy Shifts of Trump 2.0 on the South China Sea and the Responses of Southeast Asian Countries’ di Hotel Horison Ultima, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (26/8).

Bertindak sebagai pembicara utama dalam diskusi yang menghadirkan para atase dan perwakilan negara sahabat ini, antara lain Kepala Pusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim, Deputy Chief of Mission Philippine Embassy, Gonar Musor; perwakilan CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma dan perwakilan dari De La Salle University Philippine, Renato Cruz de Castro.

Diskusi yang menghadirkan para atase dan perwakilan negara sahabat ini, menghadirkan pembicara utama Kepala Pusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim, Deputy Chief of Mission Philippine Embassy, Gonar Musor; perwakilan CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma, serta perwakilan dari De La Salle University Philippine, Renato Cruz de Castro.

Dalam paparannya, Laksma TNI Salim menekankan pentingnya isu Laut China Selatan mengingat besarnya nilai ekonomi di kawasan tersebut.

“Jalur perdagangan global mencapai triliunan Dolar AS, sumber daya energi juga melimpah. Nah sengketa wilayah, kebebasan navigasi, dan meningkatnya ketegasan China jadi isu utama sekarang,” ujar Salim dalam yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (27/8).

Ia juga menambahkan bahwasanya kerja sama antar negara di kawasan yang dalam 10 tahun terakhir ini selalu dalam kondisi panas, sangat penting untuk dilakukan, baik dalam skema investasi, perdagangan, ataupun bentuk kerja sama lainnya.

“Kerja sama investasi dan perdagangan harus sama-sama menguntungkan, walaupun juga mengandung risiko, itu harus dipertimbangkan di masing-masing negara,” tambahnya.

Di forum yang sama, peneliti CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma mengungkapkan terkait langkah strategis Amerika Serikat (AS) di kawasan terdekat Laut China Selatan saat ini.  Di tengah eskalasi yang terus memanas, Negeri Paman Sam ini justru melakukan perluasan operasi sekutunya di Asia Tenggara seperti Filipina.

“Bagi Asia Tenggara, tantangan utamanya bukan hanya menavigasi persaingan AS-China, tetapi memastikan kepentingannya tidak dikorbankan demi mengejar kesepakatan Trump atau China,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa pada saat ini Laut China Selatan memasuki era yang lebih militeristik dan transaksional.

“Baik melalui pencegahan maupun akomodasi, masa jabatan kedua Trump akan menguji kapasitas ASEAN untuk tetap lebih dari sekadar penonton dalam permainan yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar,” lanjutnya.

Sementara itu, Pakar dari De La Salle University Philippine, Renato Cruz de Castro menyatakan bahwa Filipina bersama AS berupaya menghadapi ambisi Negeri Tirai Bambu tersebut di Laut China Selatan. Hal itu tercermin dalam kunjungan Menteri Hegesth ke Filipina pada akhir Maret 2025 yang lalu.

“Kedua negara (Filipina dan AS) menegaskan kembali komitmen terhadap MDT 1951. Setelah pertemuan itu, Filipina dan AS sepakat untuk melakukan inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan pencegahan keamanan di Laut China Selatan, yaitu pengerahan kemampuan Amerika tambahan yang canggih dan strategis termasuk sistem interdiksi kapal ekspedisi Angkatan Laut-Marinir (NMESIS) ke Filipina,” ujarnya.

Lebih jauh, Direktur Eksekutif The Namarin, Siswanto Rusdi mengutarakan bahwa diskusi ini menjadi solusi cerdas untuk perdamaian di Laut China Selatan.

“Jadi ketegangan di Laut China Selatan jangan terus dibesar-besarkan yang berpotensi menuju eskalasi yang lebih besar. para pihak sebetulnya sadar untuk tidak memulai perang terbuka karena bisa merugikan semua pihak di kawasan,” pungkasnya.