Pengamat: Pemerintah harus Tegas terkait Kasus Penyanderaan 10 WNI

 

Pengamat intelijen dan pertahanan Nuning Kertopati

MNOL, Jakarta – Terkait penyanderaan 10 WNI yang merupakan ABK Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina, pemerintah harus bertindak tegas. Hal itu disampaikan oleh pengamat intelijen dan pertahanan Nuning Kertopati saat dihubungi maritimnews.com beberapa waktu lalu.

Menurut mantan Anggota Komisi I DPR RI itu dalam menangani kasus penyanderaan 10 WNI oleh Abu Sayyaf, pemerintah dalam hal ini Kemenlu, TNI, BIN dan Polri seyogyanya menyikapi dengan lebih tegas dan jangan takut.

“Meskipun boleh saja kita serahkan penanganannya kepada Filipina sekalipun tetapi tetap pemerintah kita apa pun yang terjadi harus tegas,” kata Nuning.

Pendapat itu sejatinya diperkuat oleh pengalaman masa lalu di mana kita selalu berhasil dalam misi pembebasan sandera. Sebut saja Kasus Woyla pada tahun 1980, Kasus Mapenduma pada tahun 1996 dan tentu yang masih segar dalam ingatan kita ialah pembebasan MV Sinar Kudus dari perompak Somalia pada 2012 silam.

“Kita memiliki berbagai pengalaman hebat di masa lalu dalam menghadapi masalah hostage ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Nuning menyatakan selain pengalaman baik tadi dalam membebaskan sandera, juga ada hal yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah, yakni Shuttle Diplomacy.

“Indonesia seharusnya sudah kirim pejabat untuk lakukan shuttle diplomacy ke Manila guna meminta kejelasan apakah Manila sanggup bantu atau Indonesia boleh aksi sendiri,” tandas wanita kelahiran Jakarta tersebut.

Shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik adalah keterlibatan pihak luar selaku penengah antara pihak-pihak yang berselisih. Para pihak berselisih tidak melakukan kontak langsung dalam diplomasi ini. Awalnya dan biasanya, proses diplomasi jenis ini melibatkan perjalanan (“ulang alik”) oleh si penengah dari lokasi satu pihak ke lokasi pihak yang lain.

Masih kata Nuning, peristiwa ini juga menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan kemampuan tempur kita baik di kawasan maupun dunia internasional.

“Menurut saya ini momentum bagus untuk menunjukan kemampuan kita,” pungkasnya.

Dengan kata lain, pemerintah diharapkan tidak bertele-tele dalam menyelesaikan masalah ini. Selain masalah harga diri, fenomena ini juga menyangkut tugas pemerintah dalam menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. (TAN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

PMLI Resmi Kantongi Restu Kemenhub Latih Pandu Laut Dalam

Jakarta (Maritimnews) - PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) resmi menerima Certificate of Approval…

6 hours ago

PMT Raih Empat Sertifikasi ISO, Perkuat Standar Operasional Kelas Dunia

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelindo Multi Terminal (PMT) kembali menorehkan prestasi dengan meraih empat sertifikasi…

7 hours ago

Oktober 2026, Arus Peti Kemas TPS Capai 121.551 TEUs

Surabaya (Maritimnews) - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) membukukan total arus peti kemas sebesar 121.551…

8 hours ago

Prancis Melirik, Pelindo Gaspol Lewat PINP

Semarang (Maritimnews) - PT Pelindo (Persero) tidak main-main. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor-Leste dan…

1 day ago

Bukan MTI Lama, Ini Raksasa Logistik Baru Indonesia

Jakarta (Maritimnews) - Sebanyak tujuh entitas logistik BUMN resmi dilebur menjadi satu, yakni Multi Terminal…

1 day ago

IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

Pontianak (Maritimnews) - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) membawa program Pelindo Mengajar 2026 ke…

2 days ago