Tingkatkan Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Domestik, KKP Tegaskan Nol Persen Penggunaan Modal Asing

MNOL, Jakarta – Dalam mengelola perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan perlunya usaha perikanan tangkap berbasis domestik. Hal itu merupakan program progresif dan keberlanjutan KKP dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia terus bergantung dengan modal dan kapal asing guna mengelola wilayah perairan kita.

Menteri Susi Pudjiastuti dalam acara “KKP Menjawab” yang digelar di Gedung Mina Bahari I, KKP, Jakarta 7/4/16 menekankan hal tersebut di tengah kondisi karut marutnya tata kelola kelautan Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir.

“Sebelum tahun 2000, dukungan negara sahabat terhadap diratifikasinya UNCLOS 1982 tentang tambahan luas wilayah 200 mil ZEE Indonesia ialah dengan memberikan Lisensi Charter kapal asing yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan kapal ikan eks asing melalui Bilateral Arrangement. Ini berlangsung hingga tahun 2005,” tandas Susi.

Lebih lanjut, pemilik Maskapai Susi Air itu menuturkan perbaikan demi perbaikan terus dilakukan pemerintah di tahun-tahun berikutnya. Mulai kurun waktu 2005-1010, dibawah kepemimpinan Fadel Muhammad, kala itu KKP melaksanakan penutupan kebijakan perizinan kapal ikan asing dalam Usaha Perikanan Tangkap Terpadu. Hanya saja saat itu pemerintah masih tetap memberikan izin impor kapal eks asing.

Baru mulai tahun 2010-2014, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah mulai mencanangkan industrialisasi perikanan tangkap terpadu. Di mana pembangunan 1000 kapal ikan produksi dalam negeri mulai digalakkan. Kendati hasilnya belum memuaskan namun niatan pemerintah guna meningkatkan kemandirian dalam negeri patut diberikan apresiasi.

“Waktu itu pemerintah sudah membuka kesempatan pengadaan kapal di atas 300 GT dan mewajibkan perusahaan berbadan hukum,” ucapnya.

Hal tersebut menjadi pengalaman berharga ketika kali ini pemerintah mencanangkan program pembangunan 3.540 kapal ikan dengan berbagai ukuran. Pengawasan dari jalannya proyek tersebut menjadi PR pemerintah dari tahun ke tahun, guna menutupi keterbutuhan kapal ikan nasional.

Sementara di tahun 2014 hingga saat ini, Menteri Susi kembali menegaskan bahwa penggunaan modal asing 0 % dalam pengelolaan perikanan nasional. Hal itu, sambungnya merupakan bentuk kedaulatan kita atas laut yurisdiksi nasional Indonesia.

“Kita harus kembalikan laut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Daftar Negatif Investasi untuk perikanan tangkap, telah membuka kesempatan 100% modal asing untuk industri pengolahan kita. Itu yang harus kita hapus,” tegasnya.

Selain concern dalalm memberantas Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing, pemerintah juga mengupayakan moratorium dan larangan transshipment dalam upaya pencegahan itu. Berbagai regulasi tengah dikeluarkan pemerintah kendati mendapat penolakan dari banyak pihak.

“Kita tetap upayakan moratorium dan larangan transshipment, sekali lagi ini untuk kemandirian kita dalam mengelola dan menjaga kedaulatan kita atas laut kita,” pungkasnya.

Acara “KKP Menjawab” juga dalam rangka klarifikasi KKP dalam menanggapi beberapa tudingan yang dilontarkan oleh beberapa elemen dalam peringatan Hari Nelayan, 6 April 2016 lalu. Beberapa pihak yang menilai kinerja KKP saat ini buruk, sudah seharusnya, juga melihat prestasi yang diukirnya dalam beberapa pencapaian. (TAN)